ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten dan kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif di luar APBD untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi strategi penting karena penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Penyesuaian tersebut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun sekitar 59%, sementara DAU turun sekitar 12%. Karena itu, daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.
Bobby menjelaskan bahwa pendanaan alternatif saat ini paling banyak melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Keduanya merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang menyediakan skema pembiayaan dan penjaminan proyek infrastruktur daerah. Ia menyebut bahwa Pemprov Sumut terbuka membantu pembayaran bunga pinjaman melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) sehingga beban fiskal daerah dapat berkurang.
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi masalah utama hampir di seluruh daerah. Selain itu, isu infrastruktur juga sering muncul sebagai janji kampanye calon kepala daerah. Karena itu, ia meminta SMI dan PII memberikan arahan mengenai skema pembiayaan agar pemerintah daerah memahami proses dan risiko yang harus diperhitungkan.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa enam provinsi di Sumatera tercatat sebagai debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai pembiayaan publik di Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Di Sumut sendiri, enam kabupaten dan kota menjadi debitur dengan nilai komitmen sekitar Rp956,2 miliar. Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan masih menjadi proyek dominan karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas dan pertumbuhan wilayah.
Sosialisasi pembiayaan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin tersebut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta para Kepala BKAD dan Kepala Bappelitbang dari seluruh kabupaten dan kota. (AK1)
