ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Pemberian surat peringatan (SP) secara beruntun kepada seorang pekerja PT Suryatama Harapan Kita (PT SHK) menuai sorotan. Kuasa hukum pekerja menilai pola sanksi yang dijatuhkan dalam rentang dua hari itu patut dipertanyakan dari sisi kepatuhan prosedur ketenagakerjaan.
Pekerja yang menerima sanksi tersebut adalah Godfrit Freddy Sianturi.
Berdasarkan dokumen yang diterima kuasa hukum, perusahaan menerbitkan Surat Peringatan I pada 27 April 2026, lalu disusul Surat Peringatan II sehari kemudian, 28 April 2026.
Kedua surat itu disebut berkaitan dengan dugaan tidak menjalankan pekerjaan yang diperintahkan atasan.
Penasihat hukum pekerja, Mindo Nainggolan, mengatakan pola pemberian SP dalam waktu singkat berpotensi mengaburkan fungsi pembinaan yang semestinya melekat pada mekanisme surat peringatan.
“Kami melihat ada kejanggalan dalam pola pemberian sanksi ini. Surat peringatan seharusnya menjadi instrumen pembinaan, bukan sekadar tahapan administratif yang dijalankan secara terburu-buru,” kata Mindo saat ditemui di Pematangsiantar, Rabu, 29 April 2026.
Menurut dia, penerbitan SP secara beruntun dalam jeda sehari patut diuji karena berpotensi menutup ruang evaluasi dan pembelaan bagi pekerja.
Ia menilai, jika benar tidak ada waktu yang memadai bagi pekerja untuk memperbaiki atau menjelaskan posisi, maka pola itu dapat menimbulkan dugaan adanya tekanan dalam hubungan kerja.
“Kalau jedanya terlalu singkat dan tidak ada ruang pembelaan yang proporsional, maka patut dipertanyakan apakah mekanisme ini murni pembinaan atau justru bentuk tekanan,” ujarnya.
Mindo merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur surat peringatan diterbitkan secara berurutan.
Dalam aturan itu, surat peringatan pertama berlaku selama enam bulan. Jika pekerja kembali melakukan pelanggaran dalam masa tersebut, pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga berlaku enam bulan.
Ketentuan itu, kata dia, menunjukkan bahwa mekanisme SP pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pembinaan dan evaluasi, bukan semata tahapan formal menuju pemutusan hubungan kerja.
Meski demikian, regulasi juga membuka ruang pengecualian apabila perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama mengatur jenis pelanggaran tertentu yang dapat langsung dikenai peringatan pertama dan terakhir.
Karena itu, menurut Mindo, penilaian atas sah atau tidaknya prosedur tersebut bergantung pada substansi aturan internal perusahaan dan proses penerapannya di lapangan.
“Kami akan melihat lebih dulu dasar normatif yang dipakai perusahaan, termasuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang berlaku. Dari situ baru bisa diuji apakah prosedurnya proporsional dan sesuai hukum,” katanya.
Ia menyatakan akan mendampingi pekerja tersebut apabila sengketa ini berlanjut ke jalur mediasi hubungan industrial maupun pengaduan ke instansi ketenagakerjaan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Suryatama Harapan Kita belum memberikan keterangan resmi atas permintaan konfirmasi yang diajukan redaksi. (Tim)
