ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Dewan Pendidikan Kota Pematangsiantar memaparkan sejumlah persoalan mendasar dalam dunia pendidikan saat melakukan rapat bersama Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Kamis (5/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dewan Pendidikan menyampaikan berbagai rekomendasi strategis, termasuk mendesak perbaikan sistem seleksi kepala sekolah serta penguatan pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Pematangsiantar itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Hendra P.H. Pardede, didampingi Wakil Ketua Aprial Rizaldi Ginting, Sekretaris Darson Rajagukguk, serta anggota komisi lainnya. Sementara dari Dewan Pendidikan hadir Ketua Rudol B. Manurung bersama jajaran.
Dalam forum tersebut, Dewan Pendidikan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Kota Pematangsiantar, mulai dari proses seleksi kepala sekolah, distribusi tenaga pendidik, hingga pengawasan penggunaan anggaran pendidikan di sekolah.
Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra P.H. Pardede, menilai peran Dewan Pendidikan sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan serta melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pendidikan.
“Dewan Pendidikan memiliki kewenangan memberikan masukan, termasuk dalam pengawasan anggaran pendidikan. Ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah,” ujar Hendra.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut adalah perlunya keterlibatan Dewan Pendidikan dalam proses seleksi kepala sekolah. Menurut Hendra, hal ini penting agar pemimpin sekolah yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial yang baik.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan pendidikan ke depan harus lebih berfokus pada peningkatan kualitas, bukan sekadar memenuhi jumlah rombongan belajar.
“Kita berharap sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP, mampu bersaing dengan sekolah swasta dari sisi manajemen, kualitas guru, hingga kedisiplinan,” katanya.
Selain itu, Komisi II DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan dana BOS agar benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Pematangsiantar, Rudol B. Manurung, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis terkait berbagai persoalan pendidikan yang ada di daerah.
Menurutnya, salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah penataan distribusi guru serta kebijakan pengangkatan kepala sekolah yang harus dilakukan secara transparan dan profesional.
Ia juga menilai penempatan guru, termasuk yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), harus dilakukan secara tepat agar kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah dapat terpenuhi secara merata.
“Rekomendasi ini sudah kami sampaikan kepada Wali Kota dan Komisi II DPRD sebagai lembaga pengawas agar pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dapat dikontrol bersama,” jelas Rudol.
Selain itu, Dewan Pendidikan juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan digital bagi tenaga pendidik, mengingat sistem pendidikan saat ini semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi dan berbagai aplikasi dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Pematangsiantar secara resmi menerima rekomendasi Dewan Pendidikan yang mencakup lima poin utama, yakni strategi meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah negeri, persyaratan seleksi kepala sekolah, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria pejabat di Dinas Pendidikan, serta penguatan mutu dan pengawasan pendidikan di Kota Pematangsiantar.
Komisi II DPRD Pematangsiantar menyatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut bersama Dinas Pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Rekomendasi ini akan kita tindaklanjuti bersama Dinas Pendidikan untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kota Pematangsiantar,” pungkas Hendra. (AP/red)
