ATAPKOTA.COM, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2027 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Medan, Selasa, 31 Maret 2026.
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Medan untuk tahun mendatang.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Perekonomian Kota yang Modern, Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan.” Pemerintah Kota Medan menjadikan forum ini sebagai pijakan strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Rico Waas, serta pimpinan organisasi perangkat daerah dan para camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa Kota Medan harus terus bergerak maju dan tidak stagnan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Menurutnya, sebagai kota terbesar di kawasan barat Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, Medan memiliki posisi strategis untuk berkembang menjadi simbol kemajuan nasional.
“Kota Medan tidak boleh berjalan di tempat. Kita harus terus berkembang dan mampu menjawab harapan masyarakat sekaligus tantangan pembangunan ke depan,” ujar Rico.
Dalam arah pembangunan ke depan, Rico Waas memaparkan empat fokus utama yang akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan.
Pertama, penguatan ekonomi kerakyatan yang inklusif melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta revitalisasi pasar tradisional. Upaya ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Ia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur. Menurut Rico, pembangunan tidak boleh lagi terpusat di wilayah inti kota, melainkan harus menjangkau seluruh kawasan, termasuk wilayah Medan bagian utara yang dinilai masih membutuhkan percepatan pembangunan.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berbasis pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Medan menargetkan peningkatan indeks kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi untuk menekan angka kemiskinan.
Keempat, penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, transparan, serta berbasis digital agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif.
Rico menegaskan bahwa pelayanan publik harus semakin dekat dengan masyarakat.
“Pelayanan pemerintah harus dekat dengan masyarakat karena kita bagian dari mereka. Empat hal itu yang menjadi fokus saya dalam membangun Kota Medan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Rico Waas juga memaparkan sejumlah target indikator makro pembangunan Kota Medan pada 2027, yakni:
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7–6,1 persen
Angka kemiskinan ditekan dari 7,25 persen menjadi 6,0–6,5 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 86,2–86,6
Inflasi dijaga pada kisaran 1,1–2,5 persen
Ia menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh hanya menjadi forum seremonial tanpa implementasi nyata.
“Saya tidak ingin Musrenbang ini hanya menjadi pertemuan normatif atau sekadar seremonial. Forum ini harus mengikat kita semua untuk memastikan arah pembangunan yang jelas dan terukur,” ujar Rico.
Selain itu, Rico juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Medan. Ia memastikan pemerintah daerah akan mempermudah proses investasi bagi para pelaku usaha.
“Saya menjamin kemudahan investasi di Kota Medan. Tidak boleh lagi ada birokrasi yang berbelit-belit. Jika ada pihak yang mencoba mengganggu investasi, saya tidak akan ragu melaporkannya kepada pihak berwenang,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Medan juga berencana melakukan pembangunan ulang dan revitalisasi sejumlah puskesmas serta memperkuat pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Menurut Rico, program UHC harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.
“Jika UHC sudah berjalan dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Karena itu, kita ingin memperbaiki seluruh sistem pelayanan kesehatan,” katanya.
Selain kesehatan, persoalan keamanan lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah kota. Rico menyebut saat ini telah terbentuk 1.945 pos keamanan lingkungan (pos kamling) dari total 2.001 lingkungan yang ada di Kota Medan.
Ia menekankan bahwa keberadaan pos kamling tidak boleh hanya sebatas angka, melainkan harus benar-benar aktif menjalankan sistem keamanan lingkungan.
“Saya ingin pos kamling ini benar-benar aktif dan sistem keamanan lingkungannya berjalan secara terstruktur,” ujarnya.
Rico berharap seluruh program pembangunan ke depan difokuskan pada prioritas yang jelas, penggunaan anggaran yang efisien, serta program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rico.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Ferri Ichsan menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD tahun ini dilakukan dengan pendekatan berbeda.
Menurut Ferri, proses perencanaan diawali dengan diskusi tematik untuk memperdalam substansi program sebelum memasuki forum pleno.
Diskusi tersebut dibagi ke dalam beberapa bidang, yakni pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
“Dalam diskusi tematik tersebut dibahas berbagai isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, investasi, UMKM, penanganan banjir, pengelolaan persampahan, transportasi, hingga pengembangan pariwisata,” jelas Ferri. (Mery/red)
