ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menjadwalkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026, di Jakarta. Forum ini akan mempertemukan jajaran pengurus pusat dan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyebut rapat tersebut sebagai momentum penting untuk mengukur kesiapan organisasi dalam proses pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers.
Menurut dia, Rapimnas tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga ruang evaluasi terhadap tahapan yang telah berjalan. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana organisasi.
“Forum ini menjadi kesempatan untuk melihat capaian di daerah sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.
Dalam agenda yang disusun, PJS akan membahas lima isu strategis yang dinilai menentukan arah organisasi ke depan.
Pertama, evaluasi tahap awal persiapan pendaftaran ke Dewan Pers. Setiap DPD diminta memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota, termasuk hambatan administratif di masing-masing wilayah.
Kedua, pematangan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Agenda ini mencakup kesiapan teknis dan administratif kegiatan.
Ketiga, penentuan daerah yang akan menjadi target verifikasi Dewan Pers. Tahapan ini mencakup verifikasi administrasi dan faktual yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur organisasi di tingkat daerah.
Mahmud menilai verifikasi faktual menjadi tahap krusial karena berkaitan langsung dengan kelengkapan kantor, administrasi, serta operasional organisasi di daerah.
Keempat, peringatan hari ulang tahun ke-4 PJS yang akan dirangkaikan dalam kegiatan Rapimnas. Momentum ini dimanfaatkan untuk refleksi perjalanan organisasi sekaligus penguatan arah kebijakan ke depan.
Adapun tema yang diusung pada 2026 adalah penguatan integritas dan kompetensi wartawan menuju organisasi yang lebih mandiri dan profesional.
Kelima, rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan dua lembaga, yakni Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan. Kerja sama tersebut diarahkan pada penguatan kesejahteraan anggota serta peningkatan kompetensi melalui program uji kompetensi wartawan.
Ia menjelaskan, kolaborasi dengan BAZNAS diharapkan membuka peluang program sosial bagi anggota, sementara kerja sama dengan LUKW berfokus pada peningkatan kualitas profesional wartawan.
Mahmud juga mengimbau seluruh pimpinan DPD untuk hadir dalam Rapimnas. Ia menilai kehadiran perwakilan daerah penting dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
Bagi pengurus yang berhalangan, organisasi meminta penunjukan perwakilan resmi melalui surat kuasa. Peserta rapat juga diminta membawa laporan perkembangan data anggota, daftar kendala, serta kesiapan infrastruktur organisasi di daerah.
PJS menargetkan dapat mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers pada 2026. Target tersebut, menurut Mahmud, membutuhkan koordinasi dan konsolidasi dari seluruh struktur organisasi di tingkat pusat hingga daerah.
Ia menyatakan optimistis target tersebut dapat dicapai dengan dukungan seluruh anggota. “Upaya ini memerlukan kerja bersama dan konsistensi dari semua pihak,” katanya. (AP/red)
