Apeksi 2026: Wali Kota Medan Ajak Daerah Perkuat Fiskal dan Berbagi Solusi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Minggu, 19 April 2026 - 22:23 WIB

40223 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (19 April 2026).

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (19 April 2026).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan kolaborasi antardaerah dalam pembukaan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (19 April 2026). Forum ini diikuti perwakilan dari 24 pemerintah kota.

Rico, yang juga menjabat Ketua Komwil I Apeksi, menyebut raker tersebut tidak sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk bertukar pengalaman dan merumuskan solusi atas tantangan perkotaan.

“Penguatan fiskal menjadi penting karena dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi baru terasa dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers pembukaan.

Ia menyoroti perlunya membangun “kota tangguh”, terutama setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menghadapi bencana alam. Menurutnya, kesiapan fiskal dan tata kelola yang adaptif menjadi faktor kunci dalam merespons kondisi krisis.

Dalam forum yang turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Rico menekankan bahwa pengelolaan fiskal daerah perlu dilakukan secara kreatif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan jangka panjang sekaligus respons cepat terhadap keadaan darurat.

Selain aspek fiskal, ia mendorong para kepala daerah untuk terbuka terhadap praktik baik dari kota lain. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan di Kota Medan yang mengadopsi pendekatan serupa, termasuk penataan trotoar dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

“Kita perlu membuka diri dan belajar dari daerah lain untuk menemukan solusi yang relevan,” katanya.

Rico juga menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan kota. Ia menyebut pentingnya layanan pendidikan yang inklusif dan berbasis teknologi, serta penguatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, implementasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan menjadi salah satu contoh upaya memperluas akses layanan kesehatan, di mana masyarakat dapat menggunakan identitas kependudukan untuk memperoleh layanan dasar.

Raker Komwil I Apeksi 2026 mengusung tema penguatan ketahanan kota, fiskal, dan kolaborasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi yang direncanakan berlangsung di Medan.

Selain forum diskusi, panitia juga menggelar kegiatan sosial dan lingkungan, seperti penanaman pohon, penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana, serta pameran produk unggulan daerah.

Raker berlangsung hingga 22 April 2026 dan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-821 Kota Banda Aceh. Sejumlah wali kota dari berbagai daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut. (Mery/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru