ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran sejumlah program prioritas pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal itu disampaikan saat agenda peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29 April 2026).
Dalam pemaparannya, Presiden menyebut program MBG mulai mendapat perhatian dari sejumlah negara sebagai referensi kebijakan sosial. Ia menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat dengan frekuensi distribusi rutin, termasuk bagi ibu hamil dan kelompok rentan.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan program tersebut sambil melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Ia menyampaikan bahwa MBG tidak hanya menyasar aspek pemenuhan gizi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal.
Menurut Presiden, program ini berpotensi membuka akses pasar bagi petani dan nelayan yang sebelumnya menghadapi kendala penyerapan hasil produksi. Pemerintah, kata dia, berupaya menciptakan mekanisme distribusi yang lebih terstruktur agar hasil panen dapat terserap secara lebih optimal.
Selain MBG, Presiden mengungkapkan rencana percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur ekonomi berbasis komunitas. Pemerintah menargetkan peresmian sekitar seribu unit koperasi dalam waktu dekat, dengan proyeksi pengembangan hingga 25 ribu sampai 30 ribu unit dalam satu tahun.
Presiden menjelaskan bahwa koperasi yang dikembangkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dilengkapi fasilitas fisik seperti gudang, penyimpanan berpendingin (cold storage), gerai distribusi, hingga sarana logistik. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan distribusi produk masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menilai pengembangan koperasi tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Pemerintah memandang kombinasi antara program MBG dan penguatan koperasi sebagai bagian dari strategi untuk mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (Edo/red)
