ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program pembiayaan Permodalan Nasional Madani Mekaar hingga di bawah 9 persen sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam kegiatan di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Presiden menilai beban bunga yang selama ini dikenakan kepada kelompok masyarakat kecil masih terlalu tinggi dibanding akses pembiayaan yang diterima pelaku usaha besar.
“Bunga pembiayaan untuk masyarakat kecil harus diturunkan hingga di bawah 9 persen,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam sistem pembiayaan nasional, di mana pelaku usaha besar justru memperoleh akses kredit dengan bunga lebih rendah dibanding masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
“Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi yang lebih kuat,” katanya.
Selain menyoroti kebijakan kredit usaha rakyat, Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi birokrasi, khususnya dalam proses perizinan usaha dan investasi.
Prabowo mengatakan berbagai hambatan administratif masih menjadi keluhan dunia usaha karena proses perizinan dinilai memakan waktu panjang.
“Pemerintah harus memperbaiki sistem, mengurangi ketidakefisienan, dan mempermudah proses perizinan usaha,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membentuk satuan tugas deregulasi untuk menyederhanakan aturan yang dinilai tumpang tindih.
Menurut Presiden, langkah deregulasi diperlukan agar iklim investasi menjadi lebih kompetitif dan mampu membuka lapangan kerja baru.
Ia menegaskan pemerintah akan mendukung pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha secara legal dan produktif.
“Pengusaha yang bekerja dengan baik harus dibantu karena mereka berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Prabowo.
Presiden juga mengakui masih terdapat keluhan dari investor terkait panjangnya proses perizinan di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembenahan sistem birokrasi agar lebih efisien dan transparan.
Di akhir sambutannya, Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah fokus melakukan perbaikan sistem dan efisiensi anggaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat. (Edo/red)
