ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pekerjaan rehabilitasi di Puskesmas BP Nauli, Kota Pematangsiantar, dipertanyakan setelah pekerja yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui perusahaan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Kondisi itu terungkap saat wartawan ATAPKOTA.COM melakukan penelusuran pada Kamis (3/9/2026).
Temuan tersebut menjadi sorotan karena informasi mengenai identitas paket pekerjaan, pelaksana, nilai kontrak, sumber anggaran, hingga pejabat yang bertanggung jawab belum terlihat secara jelas di lokasi. Istilah “proyek siluman” pun mencuat sebagai sorotan publik, meski status dan legalitas pekerjaan tersebut tetap harus dipastikan melalui dokumen resmi pemerintah.
Di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan beberapa pekerjaan rehabilitasi bangunan. Di antaranya pembongkaran nat keramik kamar mandi, pemasangan nat baru, pemasangan wastafel, serta pengecatan bangunan.
Ketika ditanya mengenai pihak yang mempekerjakan mereka dan perusahaan pelaksana proyek, seorang pekerja mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Gak tahu kami siapa pemborongnya,” ujar pekerja tersebut.
Pekerja itu juga mengaku tidak memiliki nomor kontak pihak pemborong atau perusahaan yang disebut bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi karena pekerjaan pemerintah semestinya dapat ditelusuri melalui identitas paket dan dokumen pengadaan.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan keterbukaan informasi pekerjaan.
Saat wartawan menanyakan keberadaan papan informasi proyek kepada pekerja, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.
Padahal, bagi masyarakat, informasi mengenai pekerjaan pemerintah diperlukan untuk melakukan kontrol sosial. Setidaknya, publik perlu mengetahui nama paket pekerjaan, nilai kontrak, sumber dana, waktu pelaksanaan, perusahaan pelaksana, serta pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan.
Salah seorang pekerja mengatakan pengecatan dilakukan satu kali.
“Pengecatan cuma sekali. Campurannya agak kental, kubuat, Bang,” katanya.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bagian bangunan tampak baru selesai dicat.
Namun, apakah metode pengecatan tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan belum dapat dipastikan.
Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BoQ), spesifikasi teknis, serta metode pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan sekadar berapa kali pengecatan dilakukan, melainkan apakah hasil dan metode pekerjaan telah memenuhi standar yang diperjanjikan dalam kontrak.
Pekerja juga menyebut adanya pihak yang disebut sebagai bagian keuangan yang datang ke lokasi pada hari tertentu untuk menyerahkan gaji kepada pekerja.
Setelah pembayaran dilakukan, orang tersebut disebut meninggalkan lokasi.
Keterangan ini masih membutuhkan konfirmasi dari perusahaan pelaksana. Publik perlu mengetahui siapa pemberi kerja para pekerja tersebut, bagaimana mekanisme pembayaran upah, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tenaga kerja di lapangan.
Dalam penelusuran di lokasi, wartawan juga melihat pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat melaksanakan pekerjaan.
Penggunaan APD tidak semata-mata persoalan administratif. Pekerjaan konstruksi atau rehabilitasi bangunan memiliki risiko kerja sehingga penerapan sistem keselamatan perlu disesuaikan dengan jenis dan risiko pekerjaan yang dilakukan.
Selain aktivitas rehabilitasi, di lokasi terlihat sebuah peralatan yang disebut pekerja sebagai “holding” berdiri menghadap dinding luar Puskesmas yang digunakan sebagai alat bantu pengecatan untuk menjangkau area ketinggian tertentu.
Namun, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka.
Siapa perusahaan pelaksana pekerjaan? Berapa nilai kontraknya? Dari mana sumber anggarannya? Kapan pekerjaan dimulai dan harus selesai? Siapa PPK dan pengawasnya? Apa saja item pekerjaan yang tercantum dalam kontrak? Berapa volume pekerjaan pengecatan? Bagaimana spesifikasi material yang digunakan? Dan bagaimana standar K3 diterapkan?
Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat membandingkan antara pekerjaan yang tercantum dalam dokumen dengan realisasi fisik di lapangan.
ATAPKOTA.COM juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, PPK, konsultan pengawas, perusahaan pelaksana, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi Puskesmas BP Nauli.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih bersifat temuan dan informasi awal yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
Laporan : Andrew Panjaitan,ST
