ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Aliansi Majelis Rakyat Berdaulat (Oposisi Sipil) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi di Kota Pematangsiantar, Selasa, 19 Mei 2026. Massa aksi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Kepolisian Resor Pematangsiantar, DPRD Kota Pematangsiantar dan Kantor Wali Kota Pematangsiantar untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait sejumlah isu pemerintahan daerah.
Dalam aksi tersebut, aliansi menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kota Pematangsiantar agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian serius, termasuk mendorong penggunaan hak angket sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Salah satu isu yang disoroti massa aksi ialah pembelian lahan eks Rumah Singgah Covid-19 yang disebut memiliki status Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Aliansi menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dan status hukum aset.
Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait ketentuan hak atas tanah dan meminta aparat berwenang melakukan kajian secara terbuka.
Selain itu, massa aksi juga meminta DPRD mengawal hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan mark-up pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2 Maret 2026.
Menurut mereka, dugaan pembelian aset senilai Rp14,5 miliar tersebut perlu diusut secara transparan guna memastikan tidak terjadi potensi kerugian keuangan daerah.
Aliansi juga menyoroti sejumlah program prioritas daerah yang dinilai belum terealisasi secara optimal, di antaranya revitalisasi Pasar Horas, Stadion Sangnawaluh, pengembangan layanan RSUD dr. Djasamen Saragih, optimalisasi TPA Tanjung Pinggir, pembangunan Ring Road I, serta pengembangan Terminal Tanjung Pinggir.
Selain itu, massa aksi menilai masih diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung visi Kota Pematangsiantar sebagai kota pendidikan.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran hukum yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan penyimpangan proyek, dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana pencucian uang, serta dugaan politisasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Massa aksi turut menyoroti situasi keamanan dan penegakan hukum di Kota Pematangsiantar, termasuk dugaan tindak kekerasan dalam Musda KNPI dan persoalan kriminalitas serta dugaan peredaran narkotika.
Aksi tersebut ditutup dengan penyampaian seruan moral dan aspirasi dari peserta aksi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (AP/red)
