ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan agar produk dan layanan halal menjadi salah satu program prioritas dalam Blueprint Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) mendatang. Usulan tersebut akan dibawa pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada September 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi kawasan sekaligus meningkatkan daya saing produk unggulan Sumatera Utara di pasar regional.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Yamin, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026).
Menurut Yamin, pengembangan produk dan layanan halal dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Gagasan ini merupakan bagian dari komitmen Sumatera Utara untuk memperluas manfaat kerja sama IMT-GT melalui penguatan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif dan berorientasi pada nilai tambah,” ujarnya.
Yamin menjelaskan, usulan tersebut merupakan hasil pembahasan awal bersama 10 provinsi di Pulau Sumatera dalam rangka menyusun arah kerja sama Indonesia pada forum IMT-GT.
Dalam pembahasan tersebut, setiap daerah diminta mengidentifikasi potensi unggulan yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas negara.
Ia mengatakan terdapat delapan bidang kerja sama yang akan diusulkan masuk ke dalam Blueprint IMT-GT, yakni pertanian dan agribisnis, pariwisata, produk dan layanan halal, infrastruktur dan transportasi, perdagangan dan investasi, lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dan budaya, serta transformasi digital.
Namun, Sumatera Utara memprioritaskan tiga sektor utama, yaitu pertanian, pariwisata, dan produk serta layanan halal.
Menurut Yamin, Sumatera Utara memiliki banyak komoditas unggulan yang masih membutuhkan penguatan dari sisi hilirisasi, promosi, dan branding agar mampu bersaing di pasar internasional.
“Kita memiliki komoditas unggulan seperti kopi. Namun selama ini nilai tambahnya lebih banyak dinikmati pihak lain karena produk tersebut dipasarkan dengan merek dari negara lain. Ke depan, kondisi seperti ini harus dapat diperbaiki melalui kerja sama kawasan,” katanya.
Selain penguatan sektor produk halal, Pemprov Sumut juga mengusulkan pengembangan pariwisata halal sebagai salah satu strategi menarik wisatawan dari pasar regional maupun internasional.
Pemprov juga mendorong agar program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang produk dan layanan halal dapat dilaksanakan di Sumatera Utara melalui pelatihan, pendampingan sertifikasi, penguatan standar layanan, hingga kolaborasi dengan berbagai lembaga.
Yamin menilai kawasan Danau Toba berpotensi menjadi lokasi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan standar layanan halal yang dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata maupun pelaku usaha lokal.
“Apabila pelatihan mengenai standardisasi produk dan layanan halal dapat dilaksanakan di kawasan Danau Toba, manfaatnya akan sangat besar bagi pengembangan pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara,” ujarnya.
Melalui usulan tersebut, Pemprov Sumut berharap Blueprint IMT-GT lima tahun ke depan mampu mendorong peningkatan daya saing produk halal, memperkuat rantai pasok regional, memperluas peluang investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap konsep produk dan layanan halal dapat menjadi bagian dari arah kebijakan IMT-GT sehingga memberikan manfaat nyata bagi seluruh negara anggota maupun daerah yang terlibat dalam kerja sama ini,” tutup Yamin. (AP/red)
