ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan menghapus kelaparan. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengatakan berbagai tantangan nasional dan dinamika global masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Namun, ia menilai sejumlah capaian yang diraih selama masa pemerintahannya menunjukkan arah pembangunan yang positif.
“Masalah yang kita hadapi memang masih banyak. Cita-cita kita juga besar dan perjuangan masih panjang. Namun, kita sudah mulai melihat berbagai capaian yang berhasil diraih,” ujar Presiden.
Salah satu capaian yang disoroti adalah sektor ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani yang terus meningkat.
“Kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi sepanjang sejarah NKRI, dan nilai tukar petani juga berada pada tingkat tertinggi,” katanya.
Selain sektor pangan, Presiden juga menyinggung perkembangan di bidang energi. Menurutnya, produksi B50, yaitu bahan bakar diesel yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis kelapa sawit, menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Presiden mengakui sejumlah kebijakan strategis pemerintah sempat menghadapi tantangan dan kritik. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berpegang pada kepentingan nasional serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tekanan.
“Kita harus percaya kepada kekuatan bangsa sendiri dan tidak memimpin dengan rasa takut,” tegas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa arah pembangunan pemerintah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menjadi komitmen global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, penghapusan kemiskinan (No Poverty) dan penghapusan kelaparan (Zero Hunger) merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan oleh Indonesia.
“Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Itu menjadi tujuan yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Presiden menambahkan bahwa berbagai program pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih dan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, inovasi, hingga pengurangan kesenjangan sosial.
Di akhir arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tetap konsisten menjalankan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa praktik-praktik yang melanggar hukum dan merugikan negara harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Presiden menyebut praktik seperti pertambangan ilegal (illegal mining), pembalakan liar (illegal logging), penyelundupan, underinvoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya), serta transfer pricing yang melanggar ketentuan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus diberantas demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
“Kita berada di jalan yang benar. Yang harus kita lawan adalah praktik-praktik yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan bangsa,” tegas Presiden. (AP/red)
