ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan di berbagai sektor guna memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. Menurutnya, praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara tidak boleh dibiarkan berlangsung karena berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.
Presiden menyoroti sejumlah praktik dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan yang disebut berkontribusi terhadap kebocoran penerimaan negara, seperti dugaan underinvoicing (pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya), pemalsuan dokumen perdagangan, transfer pricing yang tidak sesuai ketentuan, serta penyelundupan.
“Terjadi distorsi terhadap perekonomian kita. Kekayaan negara mengalir keluar dalam jumlah yang sangat besar akibat praktik-praktik seperti underinvoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan. Hal-hal seperti ini tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa informasi mengenai persoalan tersebut tidak hanya bersumber dari data pemerintah, tetapi juga mengacu pada berbagai laporan lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, berbagai kalangan, baik pelaku ekonomi di dalam negeri maupun di tingkat internasional, telah lama mengetahui persoalan tersebut.
Sebagai contoh, Presiden menyinggung kondisi ketika Indonesia yang merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola agar distribusi dan pemanfaatan sumber daya nasional dapat berjalan lebih efektif.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah menerima mandat dari rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan strategis yang selama ini dinilai menghambat kemajuan bangsa.
“Kalau kebocoran kekayaan Indonesia dalam jumlah sangat besar dibiarkan terus terjadi, tentu akan berdampak terhadap masa depan bangsa. Karena itu, persoalan ini harus kita selesaikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan bahwa selama sekitar 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis mulai menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan prioritas yang sebelumnya memerlukan perhatian lintas sektor.
“Kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah. Dalam kurun waktu pemerintahan ini, banyak persoalan yang telah berhasil kita selesaikan. Berdasarkan evaluasi terakhir, jumlahnya telah melampaui 100 persoalan strategis,” ungkap Presiden.
Presiden berharap seluruh jajaran kabinet terus menjaga semangat kerja, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan agar setiap langkah pembenahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (AP/red)
