ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumut Jalu Yuswa Panjang di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan pembinaan warga binaan, pengembangan kegiatan produktif di lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga kolaborasi pemberantasan narkoba.
Bobby menilai pembinaan warga binaan dan pemberantasan narkoba perlu berjalan beriringan. Menurutnya, pembinaan di lapas tidak cukup hanya berorientasi pada masa menjalani hukuman, tetapi juga harus mempersiapkan warga binaan agar memiliki kemampuan untuk kembali ke tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumut, Ditjenpas, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga membahas penguatan koordinasi dalam upaya menekan peredaran narkoba, termasuk di lingkungan pemasyarakatan.
Bobby mengatakan Sumut telah lama menghadapi persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ia menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lintas lembaga agar upaya pemberantasan dapat berjalan lebih efektif.
“Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba. Sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba. Kami ingin narkoba benar-benar diberantas melalui kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas,” ujar Bobby.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan karena lingkungan pemasyarakatan juga memiliki tantangan tersendiri dalam mencegah masuk dan beredarnya narkoba.
Namun, upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan. Bobby juga mendorong penguatan pembinaan agar warga binaan memperoleh keterampilan yang dapat digunakan setelah menyelesaikan masa pidana.
Bobby meminta lapas di Sumut mengembangkan lebih banyak kegiatan produktif bagi warga binaan. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembinaan mental, perilaku, dan keterampilan.
“Kami ingin lapas-lapas di Sumatera Utara mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan,” katanya.
Pemprov Sumut, lanjut Bobby, siap memberikan dukungan apabila lapas membutuhkan tenaga pendukung untuk mengembangkan program pembinaan.
Menurut laporan Kakanwil Ditjenpas Sumut, beberapa lapas masih menghadapi keterbatasan lahan untuk kegiatan produktif. Selain itu, masih terdapat warga binaan yang membutuhkan pendampingan dalam kemampuan dasar, termasuk membaca dan menulis.
Bobby menilai sejumlah program produktif yang telah berjalan di beberapa lapas dapat dikembangkan lebih lanjut.
“Saya melihat sudah ada lapas yang mampu menghasilkan berbagai produk dan memberikan nilai ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Kalau membutuhkan tenaga pendukung, pemerintah provinsi siap membantu menyiapkannya,” ujarnya.
Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang mengatakan pihaknya ingin proses pembinaan memberikan perubahan positif bagi warga binaan.
Menurut Jalu, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku selama menjalani masa pidana, tetapi juga kemampuan yang dapat digunakan ketika mereka kembali ke masyarakat.
“Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan,” kata Jalu.
Karena itu, pengembangan kegiatan keterampilan dan produktivitas menjadi salah satu bagian yang perlu diperkuat melalui dukungan berbagai pihak.
Dalam pertemuan tersebut, Jalu juga menyampaikan kebutuhan dukungan pembiayaan layanan kesehatan bagi warga binaan yang tidak lagi tercakup dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Jalu, dukungan pembiayaan tersebut diperlukan agar kebutuhan pelayanan kesehatan warga binaan di lapas tetap dapat terpenuhi.
Menanggapi hal itu, Bobby mengatakan warga binaan yang merupakan penduduk Sumut dan memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC).
“Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumatera Utara, sudah ter-cover UHC. Silakan dimanfaatkan,” kata Bobby.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar fasilitas jaminan kesehatan yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan.
Pertemuan antara Pemprov Sumut dan Ditjenpas tersebut menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi lintas lembaga, tidak hanya dalam penanganan narkoba, tetapi juga dalam pembinaan, pendidikan, keterampilan, dan pemenuhan layanan dasar bagi warga binaan.(AP/red)
