ATAPKOTA.COM, PARIAMAN – Sebanyak 79 siswa MTsN 1 Pauh, Kota Pariaman, Sumatera Barat, terindikasi mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (14/9/2026). Peristiwa ini menambah perhatian terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala, di antaranya pusing, gatal-gatal, sesak napas hingga muntah. Para siswa yang mengalami keluhan telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan setempat.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, menyampaikan bahwa jumlah 79 siswa tersebut masih merupakan data sementara. Pendataan masih dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan.
Menurutnya, penelusuran perlu diperluas karena satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyalurkan makanan kepada hingga sekitar 3.000 penerima manfaat.
Dinas Kesehatan Kota Pariaman juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah keluhan kesehatan para siswa berkaitan dengan makanan MBG atau terdapat faktor lain yang perlu ditelusuri.
Pemeriksaan sampel menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab peristiwa tersebut. Karena itu, hasil uji laboratorium dan pemeriksaan medis diharapkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Peristiwa di MTsN 1 Pauh terjadi setelah sebelumnya muncul kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan program MBG di Palupuh. Rangkaian kejadian tersebut membuat aspek pengawasan keamanan pangan dalam program MBG kembali menjadi perhatian publik.
Pertanyaan yang muncul bukan semata mengenai berapa banyak siswa yang mengalami keluhan, tetapi juga sejauh mana sistem pengawasan makanan MBG berjalan sebelum makanan dibagikan kepada para penerima manfaat.
Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa, memenuhi standar keamanan pangan.
Publik juga membutuhkan penjelasan yang terang mengenai hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan. Apabila hasil pemeriksaan telah keluar, pemerintah perlu menyampaikannya secara terbuka agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian.
Penanganan medis terhadap siswa yang mengalami keluhan merupakan langkah awal yang penting. Namun, penanganan tidak seharusnya berhenti setelah kondisi para siswa mendapatkan perawatan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan penyebab kejadian ditelusuri secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan pangan atau prosedur pelaksanaan MBG, langkah korektif harus dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang.
Aparat penegak hukum juga dapat melakukan penelusuran sesuai kewenangan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.
Sampai berita ini ditulis, berdasarkan informasi yang tersedia, belum ada hasil akhir pemeriksaan yang menjelaskan penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa.
Kondisi tersebut membuat transparansi pemerintah menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan pemeriksaan, jumlah penerima manfaat yang terdampak, hasil uji sampel makanan, serta langkah pencegahan yang akan dilakukan setelah kejadian ini.
Pertanyaan besarnya kini bukan sekadar berapa jumlah siswa yang mengalami keluhan, melainkan apakah pemerintah mampu memastikan kasus ini dituntaskan secara transparan dan menghasilkan perbaikan nyata dalam pengawasan program MBG?
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaannya. Setiap kejadian yang menimbulkan dugaan gangguan kesehatan perlu dijadikan bahan evaluasi agar program tersebut tetap berjalan dengan standar keamanan dan perlindungan terhadap penerima manfaat.(RA/red)
