ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengenai sejumlah persoalan strategis sektor energi nasional, mulai dari perkembangan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, hingga kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan perkembangan pembahasan regulasi migas serta evaluasi terhadap layanan energi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Saya melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan tadi saya mewakili Bapak Presiden di acara membuka Trade Expo yang ke-41 di Tangerang. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden,” ujar Bahlil kepada awak media seusai pertemuan.
Bahlil menekankan perlunya perbaikan layanan kelistrikan secara lebih intensif, terutama pada tahap pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan diperlukan agar masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang lebih andal dan gangguan dapat ditangani secara efektif.
“Saya juga tadi menyampaikan karena diskusi tentang bagaimana cara agar beberapa daerah tentang listrik harus kita lakukan, apa namanya perbaikan yang lebih intensif lagi, agar bisa kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” ungkapnya.
Terkait gangguan listrik di Batam, Bahlil mengatakan laporan awal yang diterimanya menunjukkan adanya sejumlah persoalan teknis, termasuk jaringan listrik yang terdampak petir.
Namun, penjelasan tersebut masih merujuk pada laporan awal. Penyebab teknis secara menyeluruh dan langkah penanganannya perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada PLN.
Mengenai pemulihan layanan dan kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak, Bahlil menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak PLN.
“Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN, karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan,” katanya.
Selain kelistrikan, pemerintah juga menyoroti kendala distribusi BBM di Bali. Bahlil menyampaikan bahwa Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, telah berada di Bali untuk menangani persoalan tersebut.
Bahlil juga berencana menggelar rapat guna mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi distribusi di lapangan serta langkah penanganan yang diperlukan.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, persoalan di Bali berkaitan dengan distribusi, bukan kekurangan stok BBM secara nasional.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari, jadi masih clear, gak ada masalah secara stok nasional. Jadi distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala, itu yang sebentar saya akan rapat,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membedakan ketersediaan stok nasional dari kelancaran penyaluran BBM di daerah. Meski stok disebut masih aman, kendala distribusi tetap perlu ditangani agar pasokan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
Laporan Bahlil kepada Presiden mencakup tiga isu utama, yakni perkembangan RUU Migas, peningkatan keandalan layanan kelistrikan, dan penanganan distribusi BBM di Bali.
Ketiga isu tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk persoalan kelistrikan, koordinasi dengan PLN diperlukan guna memastikan penyebab gangguan dan langkah pemulihan ditangani berdasarkan evaluasi teknis. Sementara itu, penanganan distribusi BBM di Bali membutuhkan pemantauan kondisi lapangan dan koordinasi dengan Pertamina.
Adapun perkembangan RUU Migas masih berada dalam tahap pembahasan sebagaimana disampaikan Bahlil. Rincian substansi terbaru dan tahapan legislasi selanjutnya perlu merujuk pada keterangan resmi pemerintah atau lembaga terkait.(RE/red)
