Pemprov Sumut Fokus Optimalkan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Perkuat PAD 2026

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 11 November 2025 - 17:36 WIB

40228 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, membacakan Tanggapan atau Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Sumut atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa (11/11/2025).

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, membacakan Tanggapan atau Jawaban Gubernur Sumut terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Sumut atas Ranperda tentang APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, Selasa (11/11/2025).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Upaya ini bertujuan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kemandirian fiskal provinsi.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan hal itu dalam tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Sumut atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2026. Tanggapan tersebut dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (11/11/2025).

“Langkah diversifikasi PAD akan difokuskan pada pemutakhiran data objek dan subjek pajak melalui digitalisasi pelayanan serta penyesuaian tarif sesuai nilai pasar objek retribusi,” ujar Sulaiman.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut akan menerapkan prinsip cost recovery dan nilai manfaat layanan, serta mengintegrasikan sistem pajak daerah dengan Bank Sumut, Samsat, dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pengawasan dan kepatuhan wajib pajak akan diperketat agar efektivitas pemungutan meningkat dan kebocoran penerimaan bisa ditekan.

Lebih lanjut, Pemprov Sumut berkomitmen memperluas sumber PAD baru melalui inventarisasi dan revaluasi aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara produktif. “Aset daerah akan dikelola melalui skema kerja sama pemanfaatan, pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kemitraan dengan pelaku UMKM,” jelasnya.

Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemprov menegaskan bahwa arah kebijakan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan dividen sosial bagi masyarakat.

Pada sisi belanja, Pemprov Sumut memprioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus pemerataan diarahkan ke kawasan selatan, barat, dan kepulauan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses layanan publik.

Di sektor pariwisata, Pemprov memperkuat platform digital promosi wisata, bekerja sama dengan influencer dan marketplace wisata, serta melatih kelompok sadar wisata untuk meningkatkan kapasitas promosi berbasis digital.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Ketua DPRD Ihwan Ritonga, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut. (AK1)

Berita Terkait

Tingkatkan Kesiapsiagaan, PLN UP3 Pematangsiantar Gelar Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat
Tak Sekadar Maulid, Pemkab Simalungun Hadirkan Cek Kesehatan hingga Sunat Massal
Dugaan Pemerasan Mengatasnamakan Wartawan, Ketua SMSI Samosir Minta Polisi Ungkap Fakta Secara Transparan
Satgas PRR Datangi Asahan, Pemkab Paparkan Kebutuhan Rehabilitasi Pascabencana
Aktivis HAM Aceh Desak Pemerintah Pusat dan Aceh Segera Ciptakan Lapangan Kerja Pascabencana
Prabowo Naik LRT Jakarta Bersama Warga, Ini Cerita Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Pelajar
28 Menit dari Kelapa Gading ke Manggarai, Prabowo Jajal LRT Jakarta
Prabowo Minta Sanksi Karhutla Diperberat, Usulkan Istilah “Terorisme Ekologi”

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 16:39 WIB

Tingkatkan Kesiapsiagaan, PLN UP3 Pematangsiantar Gelar Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat

Kamis, 17 September 2026 - 14:26 WIB

Tak Sekadar Maulid, Pemkab Simalungun Hadirkan Cek Kesehatan hingga Sunat Massal

Kamis, 17 September 2026 - 10:16 WIB

Dugaan Pemerasan Mengatasnamakan Wartawan, Ketua SMSI Samosir Minta Polisi Ungkap Fakta Secara Transparan

Kamis, 17 September 2026 - 05:43 WIB

Satgas PRR Datangi Asahan, Pemkab Paparkan Kebutuhan Rehabilitasi Pascabencana

Kamis, 17 September 2026 - 01:35 WIB

Aktivis HAM Aceh Desak Pemerintah Pusat dan Aceh Segera Ciptakan Lapangan Kerja Pascabencana

Rabu, 16 September 2026 - 23:30 WIB

28 Menit dari Kelapa Gading ke Manggarai, Prabowo Jajal LRT Jakarta

Rabu, 16 September 2026 - 23:03 WIB

Prabowo Minta Sanksi Karhutla Diperberat, Usulkan Istilah “Terorisme Ekologi”

Rabu, 16 September 2026 - 22:42 WIB

KMP Virgo Transport 8 Kecelakaan, Prabowo Minta Investigasi dan Penanganan Keluarga Korban

Berita Terbaru