ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana dengan menitikberatkan pada validasi data penerima manfaat. Langkah ini mengemuka dalam rapat koordinasi pendataan huntap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu, 15 April 2026.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Dalam arahannya, Tito menekankan pentingnya percepatan penyediaan data yang akurat dan terverifikasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
“Kami mendorong agar data penerima manfaat segera disampaikan secara spesifik, sehingga proses validasi dapat dilakukan dan pembangunan hunian tetap bisa dipercepat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur dan bupati/wali kota, segera mengajukan data calon penerima manfaat. Menurut dia, realisasi pembangunan akan diprioritaskan pada daerah yang telah melengkapi data tersebut.
Tito menjelaskan, pembangunan huntap akan dilakukan melalui tiga skema, yakni pembangunan di lokasi asal (insitu), relokasi mandiri ke lahan baru (eksitu mandiri), dan relokasi komunal dalam satu kawasan terpadu (eksitu komunal).
Secara nasional, pemerintah pusat mencatat rencana pembangunan sebanyak 39.016 unit huntap di tiga provinsi. Dari jumlah itu, 3.221 unit direncanakan melalui skema insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Untuk Sumatera Utara, pemerintah daerah mengajukan rencana pembangunan sebanyak 7.321 unit, dengan target realisasi 6.350 unit. Rinciannya meliputi 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat proses tersebut. Ia menyebut percepatan dilakukan melalui verifikasi data korban, penyediaan lahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Menurut Bobby, pemerintah daerah juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.
Selain itu, koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat, termasuk dalam hal dukungan anggaran penanganan pascabencana.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama sejumlah kepala daerah dan instansi terkait.
Hingga kini, pemerintah belum merinci target waktu penyelesaian seluruh unit huntap tersebut, namun percepatan validasi data dinilai menjadi kunci utama agar pembangunan dapat segera direalisasikan di lapangan. (AP/red)
