ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di Regional Sumatera. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara, Erwin Hotmansah Harahap, saat menutup Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026 di Adora Convention, Medan, Selasa (30/6/2026).
Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), khususnya Deputi Transformasi Digital Pemerintah beserta seluruh narasumber dan tim pendamping yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan.
Ia juga mengapresiasi partisipasi seluruh peserta yang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Regional Sumatera karena dinilai aktif berdiskusi serta menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.
Menurut Erwin, selama dua hari pelaksanaan pendampingan, peserta memperoleh penguatan materi mengenai kebijakan pemerintah digital, arsitektur pemerintahan digital, tata kelola dan manajemen, pengelolaan data, keamanan siber, teknologi digital, integrasi layanan pemerintahan, hingga pengukuran kepuasan pengguna layanan publik.
Ia menilai materi tersebut menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan digital sesuai kebijakan nasional.
Namun demikian, Erwin menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan pendampingan, melainkan dari implementasi nyata yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mendukung implementasi kebijakan pemerintah digital melalui sinergi bersama Kementerian PANRB, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Transformasi digital hanya akan berhasil apabila dibangun melalui kolaborasi, kesamaan visi, dan komitmen bersama,” ujar Erwin.
Menurutnya, perangkat daerah perlu menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pendampingan melalui penyempurnaan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan kualitas data, penguatan keamanan informasi, integrasi layanan digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Erwin berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah terbangun selama kegiatan dapat terus berlanjut sebagai modal bersama dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi pemerintahan digital di masa mendatang.
Pada akhir kegiatan, Erwin secara resmi menutup rangkaian Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026. Ia berharap pengetahuan, pengalaman, dan jejaring yang diperoleh peserta mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang semakin terintegrasi, adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. (AP/red)
