ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/9/2026).
Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.
Timur mengatakan APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menilai keberhasilan APBD tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Pemerintah daerah juga harus melihat hasil program, manfaat yang diterima masyarakat, serta dampak yang dihasilkan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Timur.
Timur mendorong perangkat daerah mengubah paradigma dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pertanyaan utama dalam penggunaan APBD bukan hanya mengenai berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.
Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat untuk mengoptimalkan penggunaan APBD.
Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, program yang dibiayai APBD memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran, kata Timur, seharusnya berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata mengikuti pola kegiatan tahunan.
Ketiga, efisiensi perlu menjadi bagian dari budaya kerja aparatur. Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah dan mengarahkan sumber daya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.
Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak tahap awal.
Timur mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya memiliki fungsi menemukan kesalahan setelah kegiatan berjalan. APIP juga diharapkan berperan dalam mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Timur mengingatkan agar webinar tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Pengetahuan yang diperoleh peserta diharapkan diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan webinar tersebut diikuti sekitar 1.400 peserta.
Menurut Agustinus, BPSDM Sumut berkomitmen menyediakan ruang pembelajaran bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Ia menilai peningkatan kompetensi ASN tidak lagi sebatas kewajiban administratif, tetapi menjadi kebutuhan agar aparatur mampu mengikuti perkembangan organisasi dan tantangan pemerintahan.
Agustinus mengatakan webinar tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, peserta didorong meningkatkan kemampuan menganalisis anggaran sehingga alokasi APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah.
Webinar itu juga menjadi sarana bagi ASN untuk memperkuat kemampuan menyusun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.
BPSDM Sumut berharap kegiatan tersebut turut mendorong budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.
“Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkas Agustinus.(AP/red)
