Pj Sekdaprov Sumut Tekankan APBD Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 3 September 2026 - 12:00 WIB

4083 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 BPSDM Provsu : APBD Cerdas, Belanja Efektif, Dampak Maksimal di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Gedung Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (3/9/2026).

Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 BPSDM Provsu : APBD Cerdas, Belanja Efektif, Dampak Maksimal di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Gedung Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (3/9/2026).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Timur saat membuka Webinar Sesi XIV Tahun 2026 bertema “APBD Cerdas: Belanja Efektif, Dampak Maksimal” di Ruang Rapat Sekda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (3/9/2026).

Webinar yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut secara daring itu diikuti sekitar 1.400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah instansi vertikal.

Timur mengatakan APBD tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, ia menilai keberhasilan APBD tidak cukup diukur berdasarkan besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Pemerintah daerah juga harus melihat hasil program, manfaat yang diterima masyarakat, serta dampak yang dihasilkan.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki arah yang jelas, mendukung prioritas pembangunan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Timur.

Timur mendorong perangkat daerah mengubah paradigma dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pertanyaan utama dalam penggunaan APBD bukan hanya mengenai berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa yang dihasilkan dari belanja tersebut.

Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat untuk mengoptimalkan penggunaan APBD.

Pertama, belanja daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, program yang dibiayai APBD memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Kedua, proses perencanaan dan penganggaran harus semakin berbasis data dan bukti. Setiap keputusan anggaran, kata Timur, seharusnya berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata mengikuti pola kegiatan tahunan.

Ketiga, efisiensi perlu menjadi bagian dari budaya kerja aparatur. Setiap perangkat daerah diminta mengidentifikasi pengeluaran yang kurang memberikan nilai tambah dan mengarahkan sumber daya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.

Keempat, pengawasan harus diperkuat sejak tahap awal.

Timur mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya memiliki fungsi menemukan kesalahan setelah kegiatan berjalan. APIP juga diharapkan berperan dalam mencegah risiko, mengendalikan inefisiensi, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Timur mengingatkan agar webinar tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Pengetahuan yang diperoleh peserta diharapkan diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.

“Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ikuti paparan dengan sungguh-sungguh, manfaatkan sesi diskusi, dan terjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi perbaikan nyata di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Sumut Agustinus Panjaitan mengatakan webinar tersebut diikuti sekitar 1.400 peserta.

Menurut Agustinus, BPSDM Sumut berkomitmen menyediakan ruang pembelajaran bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

Ia menilai peningkatan kompetensi ASN tidak lagi sebatas kewajiban administratif, tetapi menjadi kebutuhan agar aparatur mampu mengikuti perkembangan organisasi dan tantangan pemerintahan.

Agustinus mengatakan webinar tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ASN dalam menyusun program kerja yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, peserta didorong meningkatkan kemampuan menganalisis anggaran sehingga alokasi APBD tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah.

Webinar itu juga menjadi sarana bagi ASN untuk memperkuat kemampuan menyusun anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

BPSDM Sumut berharap kegiatan tersebut turut mendorong budaya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan APBD.

“Melalui webinar ini selain meningkatkan budaya belajar ASN juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif, serta memastikan APBD berfungsi sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah secara cerdas dan berkelanjutan,” pungkas Agustinus.(AP/red)

Berita Terkait

SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi
Cegah Ancaman Narkoba Sejak Dini, Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi P4GN, 200 Pelajar Ikuti Kegiatan
Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik Operasi Ortopedi, Harap Masyarakat Sumut Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri
Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna, Mutu dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas
Manajemen Talenta ASN, Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Polda Sumut Kerahkan 1.527 Personel dan Awasi 10 Pelanggaran

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bobby Nasution Paparkan Program Pemerataan Pembangunan kepada Mahasiswa, Rp450 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur Desa

Selasa, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 20:41 WIB

TKD Simalungun 2027 Berkurang Rp 88,45 Miliar, Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar APBD

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 13:05 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Sumut dan Kodaeral I Tabur Bunga di Perairan Belawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:01 WIB

Bobby Nasution Kendalikan Inflasi Sumut, Turun dari 4,79% Jadi 2,71%

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

Lantik 547 PNS dan Pejabat Fungsional, Wali Kota Medan Tekankan Integritas dan Pelayanan

Berita Terbaru