Kepala SMPN 2 Lokop Dipanggil Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana TIK

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 7 Agustus 2025 - 22:40 WIB

40343 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lokop, Yun, dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Pemanggilan ini tertuang dalam surat resmi bernomor RAT PANGGILAN SAKSI KE-1 PASE SP-GS1 1 ILFS 2002028 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, SR Amadhana, S.H., M.H.

Dalam surat tersebut, Yun diminta hadir untuk memberikan keterangan pada:

  • Hari/Tanggal: Sabtu, 2 Agustus 2025
  • Waktu: Pukul 10.00 WIB sampai selesai
  • Tempat: Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Timur

Yun juga diwajibkan membawa dokumen dan data terkait kegiatan pengadaan bantuan sarana pembelajaran TIK pada Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019–2022, yang mengacu pada sejumlah Surat Perintah Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, di antaranya:

  • Surat Nomor: Print-3/F.2/Fd.2/06/2025
  • Surat Nomor: Print-84/F.2/Fd.1/08/2025

Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan beberapa nama sebagai tersangka, yakni Wilyuteyah, Ibrahim, Dra. Sa Wahyuningsih, dan Juriet Tan.

Kejaksaan juga menegaskan bahwa setiap bentuk penghalangan proses hukum, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan, akan dikenai sanksi sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana 3–12 tahun penjara dan denda Rp150 juta hingga Rp 600 juta.

Kejaksaan Negeri Aceh Timur menekankan pentingnya kerja sama dan sikap kooperatif dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum ini demi kelancaran dan transparansi penyidikan.

Berita Terkait

Rico Waas Ingatkan PUD Pasar: Jangan Hanya Kejar Bisnis,Pembenahan Pasar dan Pedagang Harus Jadi Prioritas
Tinjau Kemacetan Simpang Dobi dan Titi Papan, Zakiyuddin Dorong Pelebaran Jalan
Bobby Nasution Minta Anggaran Kampung Kreatif Gunungsitoli Perhatikan Rumah Warga Miskin
Rico Waas Minta Maaf atas Gangguan Lalu Lintas akibat Pembangunan Infrastruktur di Medan
Targetkan 50.000 Lapangan Kerja, Rico Waas Dorong Integrasi Data Pencari Kerja
Pemprov Sumut Siapkan Rp 13,2 Miliar untuk Renovasi 440 Rumah Tidak Layak Huni
BRIN Ungkap Potensi Limbah Sawit Hasilkan Listrik 3,9 Gigawatt, Prabowo Dorong Percepatan Riset
Beras Sumut Surplus 27.633 Ton, Pemprov Genjot Kawasan Pertanian Unggulan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru