ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkomitmen menyukseskan program Sekolah Rakyat (SR). Program ini digadang-gadang menjadi harapan baru bagi anak dari keluarga kurang mampu. Tujuannya jelas, memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan gratis dan berasrama.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) I Deliserdang, Kamis (25/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, hadir sejumlah anggota DPR RI, antara lain Marwan Dasopang, M. Husni, Ansyori Siregar, Maman Imanul Haq, Endro Hermono, dan Lisda Hendrajoni. Turut mendampingi, Kepala SRMP I Deliserdang Reni Sinaga, Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution, serta pejabat Pemkab Deliserdang.
Komisi VIII meminta penjelasan detail terkait tata kelola SRMP. Mereka menyoroti fasilitas, sistem pembelajaran, hingga status tenaga pendidik yang juga menetap di sekolah mendampingi siswa. Para anggota dewan bahkan meninjau langsung menu makan siang yang disajikan kepada 160 siswa kelas VII.
Togap Simangunsong mengakui pelaksanaan program SR yang baru berjalan tahun ini masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi agar program berjalan maksimal.
“Saudara-saudara kita dari keluarga kurang mampu harus merasakan kehadiran pemerintah. Program ini sangat brilian dan harus menjadi prioritas,” ujar Togap.
Beberapa catatan penting mencakup ketersediaan guru agama, kesejahteraan tenaga pendidik, serta status kepegawaian. Togap menegaskan Pemprov Sumut akan menindaklanjuti semua masukan untuk menyempurnakan program.
“Kami sudah menjalankan dua SR tingkat SMA di Kota Tebingtinggi dan Padangsidimpuan. Kunjungan kerja Komisi VIII ini sangat penting sebagai bahan perbaikan kebijakan,” jelas Togap.
Mewakili Komisi VIII, Marwan Dasopang menegaskan pihaknya ingin memastikan janji Presiden RI Prabowo Subianto terkait pendidikan berkualitas bagi anak bangsa berjalan baik.
“Banyak anak tidak mendapat perhatian orang tua. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat harus menjadi orang tua yang baik bagi mereka,” tegas Marwan.
Ia berkomitmen membawa masukan dari pengelola SR ke rapat Komisi VIII DPR RI agar menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan.
Sementara itu, Kepala SRMP I Deliserdang, Reni Sinaga, menjelaskan sekolah masih menggunakan gedung sementara. Gedung baru sedang dibangun.
Menurutnya, pembelajaran di SRMP mengacu pada kurikulum pendidikan nasional di bawah Kementerian Sosial. Selain itu, ada kurikulum khusus asrama, sehingga siswa dan guru wajib tinggal di sekolah.
“Tidak ada yang pulang. Guru dan kepala sekolah tinggal bersama siswa. Program ini sejalan dengan cita-cita Presiden untuk menuntaskan kemiskinan melalui pendidikan. Pendidikan membentuk karakter, integritas, dan motivasi anak untuk masa depan,” pungkas Reni. (An/red)
