ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan pemerataan pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membacakan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut digelar di Aula DPRD Kabupaten Asahan dan dipimpin Ketua DPRD H. Irwansyah Pane, M.K.M., dengan dihadiri pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Asahan, dan tamu undangan.
Dalam penyampaiannya, Rianto menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Namun, pemerintah tetap memperhatikan kebijakan nasional yang memberikan keringanan bagi masyarakat demi menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurutnya, kebijakan fiskal harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.
“Kebijakan fiskal kita harus adaptif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rianto tegas.
Menanggapi pandangan fraksi, Rianto menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pada bidang pendidikan, pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang belajar rusak berat akan diprioritaskan. Selain itu, pengangkatan PPPK tenaga guru akan terus dilakukan sesuai peta kebutuhan pendidikan di daerah.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah memperkuat dukungan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan akses pelayanan primer secara merata.
Selanjutnya, pada bidang infrastruktur, Pemkab Asahan tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan meski terjadi penyesuaian dana transfer akibat kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Fokus diarahkan pada perbaikan jalan strategis yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Asahan mendorong pelaksanaan pasar murah di kecamatan, pembinaan UMKM dan Koperasi Merah Putih, serta penguatan program ekonomi berbasis gotong royong untuk menjaga daya beli, menekan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan desa.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan Buku Nota Keuangan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secara lebih mendalam. (Jait)
