ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah pusat dan daerah terus menggeber penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini bukan sekadar rutinitas, melainkan misi penyelamatan ekonomi rakyat agar harga beras—si bahan pokok utama bangsa—tidak melambung liar dan menjerat masyarakat kecil.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Selasa (19/8/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan fakta mencengangkan: ada 14 provinsi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dan Sumut menjadi penyumbang terbesar dengan angka fantastis 3,58%. Lonjakan ini didorong oleh komoditas vital seperti beras, cabai merah, dan bawang merah.
“Beras adalah penyumbang kenaikan paling dominan. Jika tak segera diatasi, harga bisa melompat bagaikan api yang membakar dompet rakyat. Karena itu solusi harus cepat,” tegas Tomsi Tohir.
Tomsi menyoroti lambannya penyaluran beras SPHP. Bulog seharusnya menyalurkan 16% setiap enam bulan, namun realisasinya baru 2,94%. “Kita harus serius. Penyaluran SPHP harus dikebut. Pemerintah daerah wajib turun tangan, agar harga beras tidak terus menekan masyarakat,” ujarnya dengan nada peringatan.
Ia juga meminta Bulog memperluas distribusi hingga pasar tradisional. “Jangan hanya di gudang atau rak besar. Masyarakat harus mudah menjangkau beras murah ini. Jika beras SPHP tersedia di pasar, harga otomatis terkendali,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Rini Andrida, melaporkan bahwa sejak Juli hingga Desember 2025, Bulog sudah menyalurkan 38.811 ton beras SPHP.
Penyaluran tak hanya lewat pasar tradisional, tetapi juga ritel modern dan sistem canvassing yang menjangkau pelosok. “Direksi Bulog sudah turun langsung ke lapangan. Kami menggandeng Pemda, TNI, dan Polri untuk memastikan beras murah sampai ke masyarakat,” ujar Rini.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap inflasi tak lagi membubung tinggi. Harapannya sederhana tapi vital: harga beras tetap terjangkau, rakyat bisa makan dengan tenang, dan ekonomi berjalan tanpa jeratan. (*)
