ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Sudah tiga hari warga Gampong Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, mengungsi ke Kantor Camat. Mereka kabur dari rumah karena tak tahan dengan bau busuk dan dugaan kebocoran gas beracun dari fasilitas produksi PT Medco E&P Malaka.
Namun hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dinilai bungkam, seolah tak peduli terhadap penderitaan warganya sendiri.
Kondisi warga yang sebagian besar perempuan dan anak-anak hanya beralaskan lantai, tanpa bantuan memadai. Situasi ini memicu kritik tajam dari tokoh masyarakat sekaligus jurnalis Aceh Timur, Masri, SP.
“Saya melihat langsung, tidak ada penanganan dari Pemkab Aceh Timur maupun PT Medco. Warga dibiarkan tidur di lantai kantor camat. Tidak ada rasa kemanusiaan dan iba sedikit pun dari pemerintah maupun perusahaan,” kecam Masri, Rabu (27/8/2025).
Menurut Masri, sikap DPRK Aceh Timur justru lebih parah karena bungkam seribu bahasa. Padahal, sebagai wakil rakyat, mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk turun langsung melihat kondisi warga.
“Kita heran dengan wakil rakyat. Apakah mereka sudah tidak punya hati nurani? Atau memang sudah kehilangan akal sehat untuk berpikir tentang keluhan rakyat? DPRK hana guna! Kalau memang tak mampu bela rakyat, bubarkan saja DPRK Aceh Timur,” tegasnya.
Masri mendesak agar DPRK segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi kasus bau gas, memanggil pihak PT Medco serta instansi teknis, dan memastikan keselamatan warga.
“Kasus bau busuk dan dugaan keracunan gas sudah berulang kali. Dewan selalu diam, padahal ini menyangkut nyawa manusia. Keselamatan warga harus jadi prioritas!” ujarnya.
Selain DPRK, Masri juga menuding Satgas lingkungan dan Pemkab Aceh Timur tidak berfungsi.
“Bau ada, tapi fungsi Satgas tidak ada. Laporan juga tak ada yang sigap. Jadi untuk apa kalian ada? Rakyat sekarang betul-betul ditindas,” kecamnya.
Seorang warga berinisial H turut menyoroti keberadaan Satgas pengawas bau yang ditempatkan di setiap desa lingkar tambang.
“Satgas bau harus dievaluasi. Selama ini tidak ada fungsi nyata, hanya jadi formalitas saja,” katanya dengan nada kecewa.
Peristiwa bau gas PT Medco bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, warga lingkar tambang kerap mengeluhkan sesak napas, pusing, hingga mual akibat paparan udara. Meski pemerintah daerah dan perusahaan selalu berjanji mengevaluasi, masalah yang sama terus berulang.
Kini, warga kembali menanggung risiko kesehatan tanpa kejelasan penanganan. Trauma sosial semakin dalam, terutama bagi anak-anak yang harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian. (Hasbi/red)
