Bobby Nasution Minta Daerah Percepat Perizinan untuk Dongkrak Investasi Sumut

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 24 Oktober 2025 - 16:39 WIB

40110 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada pembukaan Kadin Fest 2025 Sumut  dengan tajuk

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada pembukaan Kadin Fest 2025 Sumut dengan tajuk "North Sumatera Investmen Industry Trade & Halal Expo", di Gedung Serbaguna Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tapiandaya, Jalan Gatot Subroto Medan, baru-baru ini.

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya mempercepat layanan perizinan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan investasi di daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, menjelaskan bahwa percepatan layanan perizinan menjadi kunci menciptakan iklim investasi kondusif dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. “Daerah harus berani melakukan terobosan agar investor semakin tertarik menanamkan modalnya di Sumatera Utara,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (23/10/2025).

Menurut Chandra, kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution memberi dampak signifikan terhadap peningkatan investasi. Data mencatat, nilai investasi Sumut pada 2024 mencapai Rp48,27 triliun, sedangkan hingga triwulan III tahun 2025 sudah terealisasi Rp42,36 triliun dengan 21.041 proyek. Realisasi itu terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp20,06 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp22,3 triliun.

Sektor industri pengolahan kimia dan farmasi mendominasi investasi asing, sementara PMDN banyak terserap di industri makanan. Untuk memperkuat sektor industri, Bobby menggagas pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Desa Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, di atas lahan 2.500 hektare milik Pemprov Sumut.

“Kami siap memberikan lahan tersebut secara gratis bagi investor yang berkomitmen menanamkan modal minimal Rp1 triliun. Kawasan ini diharapkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja,” jelas Chandra.

Pemprov Sumut juga memberi kemudahan dan insentif investasi melalui Perda Nomor 3 Tahun 2023 dan Pergub Nomor 3 Tahun 2025, termasuk pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat (PAB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Selain itu, layanan perizinan dipermudah melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Siap Layani. Targetnya, tahun ini diterbitkan 1.997 izin melalui OSS dan 391 izin lewat Siap Layani.

Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Ia menilai, kebijakan investasi nasional dari Presiden Prabowo Subianto membuka peluang besar bagi Sumut untuk tumbuh lebih cepat. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, Sumut ditargetkan menyumbang pertumbuhan 6,7 hingga 7,2 persen. (AK1)

Berita Terkait

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Anggaran Sumut 2027 Terancam Turun Rp 1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan
Pemprov Sumut Dorong 33 Kabupaten/Kota Terintegrasi PASADA, Baru 14 Daerah Terhubung
Dugaan Perambahan Hutan Hatonduhan, Warga Kampung Rondang Hentikan Alat Berat
Bobby Nasution Tinjau Perkuatan Tanggul Sungai Wampu, Warga Diminta Awasi Kualitas Pekerjaan
Jalan Desa hingga Jembatan Antardusun Jadi Sasaran Program Pemprov Sumut 2027–2030
Bobby Nasution Targetkan Irigasi 7,5 Km di Secanggang Mulai Dibangun 2027

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru