Disnaker Pematangsiantar: LPK Nebo Belum Terdaftar Resmi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 24 Februari 2026 - 17:00 WIB

40451 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Pematangsiantar menyatakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Nebo yang beralamat di Jalan Melanton Siregar, Gang Cemara Ujung, Nomor 46, belum terdaftar secara resmi.

Kepala Bidang Pendayagunaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Pematangsiantar, Elin Sayuti, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

“LPK Nebo belum terdaftar di Disnaker. LPK yang terdaftar saat ini adalah yang memberangkatkan peserta ke Jepang. Untuk tujuan Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, sampai saat ini belum ada yang terdaftar,” ujarnya.

Baca Sebelumnya : Janji Kerja ke Jerman, Dana Kursus Kerja ke Jerman Dipersoalkan, Legalitas LPK di Pematangsiantar Jadi Pertanyaan 

Elin menjelaskan, setiap lembaga pelatihan kerja wajib memiliki legalitas berbasis Online Single Submission (OSS) dan terdaftar pada Kementerian Investasi serta Kementerian Ketenagakerjaan.

“Legalitas usaha harus berbasis OSS dan terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. LPK pada prinsipnya merupakan binaan Disnaker, sehingga harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan operasional,” katanya.

Terkait langkah yang akan diambil, Elin menyebut pihaknya akan melakukan survei dan penelusuran lapangan guna memastikan kebenaran data dan aktivitas lembaga tersebut.

“Kami akan mengecek langsung dan mencari tahu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, pihak yang disebut sebagai pengelola LPK Nebo, Alamsyah Manullang, memberikan tanggapan singkat.

“Ya sudah, naikkan saja beritanya,” tulisnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak LPK Nebo terkait status perizinan lembaga tersebut. (Trikut Simatupang/Tim/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru