ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, meninjau pelayanan publik di Kantor Nagori Maligas Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, seusai melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Ikhlas, pada Jumat, 27 Maret 2026. Dalam kunjungan kerja itu, ia menegaskan optimalisasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah nagori.
Kunjungan diawali dengan pelaksanaan Salat Jumat perdana di Masjid Al Ikhlas Maligas Tongah yang masih dalam tahap pembangunan. Ratusan jemaah yang terdiri atas masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan mengikuti ibadah tersebut.
Sejumlah pejabat turut mendampingi, antara lain Camat Tanah Jawa Andri Supandri, Kapolsek Tanah Jawa Komisaris Polisi Banuara Manurung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Simalungun. Kehadiran tokoh agama setempat juga menambah kekhidmatan suasana.
Meski bangunan masjid belum sepenuhnya rampung, jemaah tetap memadati ruang ibadah. Pelaksanaan Salat Jumat di tengah proses pembangunan itu menjadi simbol partisipasi dan gotong royong warga dalam membangun sarana keagamaan.
Usai ibadah, Pangulu Maligas Tongah, Berlian Sinaga, mengajak bupati meninjau Kantor Pangulu sebagai pusat pelayanan administrasi masyarakat. Ia memaparkan proses pembangunan kantor secara bertahap serta penyesuaian fasilitas pelayanan dengan kebutuhan warga dan kemampuan anggaran nagori.
Menurut Berlian, kantor tersebut melayani administrasi kependudukan, surat-menyurat, pelayanan sosial kemasyarakatan, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Menanggapi paparan itu, Anton menilai kantor pangulu memegang peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan di tingkat nagori.
“Pemerintah nagori adalah ujung tombak pelayanan. Pelayanan harus cepat, transparan, dan responsif agar kepercayaan masyarakat meningkat,” ujar Anton.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, untuk menjaga stabilitas wilayah dan mendukung program pembangunan.
Dalam dialog terbuka bersama warga, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pelayanan publik, hingga penguatan kegiatan keagamaan dan kepemudaan. Anton menyatakan pemerintah kabupaten akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan pelayanan publik dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. (AP/red)
