ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keterbatasan lahan pertanian di kota metropolitan tidak boleh menjadi penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah daerah harus membangun kolaborasi antardaerah untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Hal tersebut disampaikan Rico saat membuka Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota se-Indonesia yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVIII di Hotel Grand Inna Medan, Senin (29/6/2026).
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, serta Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto bersama para kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia.
Dalam sambutannya, Rico Waas mengakui Kota Medan bukan merupakan daerah penghasil pangan. Karena itu, menurutnya, strategi menjaga ketahanan pangan harus ditempuh melalui penguatan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas.
Ia mencontohkan pengalaman lonjakan harga cabai yang sempat memicu inflasi sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.
Menurut Rico, Pemerintah Kota Medan kini memperkuat kerja sama dengan sejumlah daerah penyangga, seperti Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai, guna memastikan distribusi bahan pangan berlangsung lancar.
“Kuncinya adalah kolaborasi antardaerah untuk memastikan jalur distribusi pangan dari daerah penghasil masuk ke Medan tanpa hambatan,” ujar Rico Waas.
Selain memperkuat distribusi pangan, Rico mengatakan Pemko Medan juga ingin mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan kota lain, seperti Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Surakarta, khususnya dalam pengembangan smart farming dan urban farming.
Menurutnya, Forum Pangan Nasional menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus menyusun strategi bersama dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah.
“Penting bagi kita menciptakan strategi-strategi kreatif. Kota pada dasarnya merupakan pusat ekonomi bagi provinsi maupun daerah di sekitarnya. Meskipun tidak menjadi daerah produksi, kita dapat berperan sebagai pengelola distribusi hasil produksi,” katanya.
Sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII, Rico berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, urbanisasi, serta ketahanan pangan.
Ia menilai tema Rakernas APEKSI tahun ini, “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”, menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk memperkuat ketahanan ekonomi, fiskal, dan pangan secara berkelanjutan.
“Apabila ketahanan pangan kita kuat, kota kita tangguh, dan ekonomi kita tumbuh, maka kita memiliki fondasi yang lebih baik untuk membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam keynote speech bertajuk “Indonesia di Simpang Jalan Menuju 2045”, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2038–2040.
Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau bagi generasi muda.
“Jika kota-kota di Indonesia gagal menyediakan pangan yang sehat, aman, dan terjangkau, generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha tidak akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang tangguh. Akibatnya, Indonesia akan sulit menjadi negara maju,” kata Bima Arya.
Ia juga mendorong seluruh pemerintah daerah mengubah pola kerja sama menjadi co-creation, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan pangan.
“Semua harus dilibatkan sejak proses perencanaan. Itulah yang dimaksud dengan co-creation,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kota Medan menempati peringkat kedua nasional dalam komitmen alokasi APBD sektor pangan untuk kategori pemerintah kota.
Menurutnya, anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat distribusi logistik pangan, meningkatkan cadangan pangan daerah, melaksanakan operasi pasar ketika harga bergejolak, serta memperkuat sinergi pembiayaan bersama Bulog dan BUMD pangan.
“Saya mengapresiasi Kota Medan yang memiliki komitmen anggaran nomor dua tertinggi di sektor pangan. Ini menunjukkan kepedulian kepala daerah terhadap ketahanan pangan masyarakat,” ujar Bima Arya. (AP/red)
