Komisi I DPRD Pematangsiantar Desak Dugaan Persoalan Ketenagakerjaan PT SHK Dibawa ke APH, PHI, dan Ditjen Pajak

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 29 Juni 2026 - 21:42 WIB

40222 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi I DPRD Pematangsiantar bersama Dinas Tenaga Kerja.

Komisi I DPRD Pematangsiantar bersama Dinas Tenaga Kerja.

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar mendorong penyelesaian dugaan persoalan ketenagakerjaan di PT Suryatama Harapan Kita (PT SHK) melalui jalur hukum setelah menilai proses mediasi belum memberikan kepastian bagi para pekerja. Sikap tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar yang digelar pada Senin (29/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Patar Luhut Panjaitan, mengusulkan agar persoalan yang bergulir di PT SHK tidak lagi berhenti pada proses mediasi. Ia meminta DPRD merekomendasikan penanganan lebih lanjut melalui Aparat Penegak Hukum (APH), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan apabila ditemukan indikasi yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga.

Usulan tersebut disampaikan setelah Komisi I menilai berbagai upaya penyelesaian, mulai dari pertemuan informal hingga mediasi yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan, belum menghasilkan kepastian hukum maupun penyelesaian yang konkret.

“Kalau memang belum ada tindak lanjut yang konkret, baik oleh Dinas Tenaga Kerja maupun pihak perusahaan, saya pikir harus kita rekomendasikan supaya perusahaan ini diperiksa oleh aparat penegak hukum,” kata Patar dalam rapat.

Menurut Patar, DPRD sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Namun hingga RDP berlangsung, ia menilai proses tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Kita sudah melakukan pertemuan informal. Yang kita harapkan adalah musyawarah untuk mufakat. Tapi kenyataannya masih lambat. Membawa pengacara, tetapi tidak memberikan penjelasan. Jadi persoalannya tidak menjadi jelas,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan penilaian Komisi I bahwa penyelesaian melalui mediasi semata belum mampu mengakhiri sengketa hubungan industrial yang dipersoalkan.

Selain mendorong pemeriksaan oleh APH, Patar juga mengusulkan agar sengketa hubungan industrial tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sehingga status hukum dan pokok perkara dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

Ia juga meminta agar Direktorat Jenderal Pajak memberikan perhatian apabila dalam proses penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kewenangan di bidang perpajakan.

“Menurut saya ada tiga rekomendasi yang harus kita sampaikan, yaitu ke Pengadilan Hubungan Industrial, aparat penegak hukum, dan Direktorat Jenderal Pajak,” ucapnya.

Sementara itu, mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar menjelaskan bahwa mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa hubungan industrial.

Menurutnya, anjuran yang diterbitkan mediator hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak menolak, penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan tersebut mempertegas bahwa fungsi mediasi memiliki batas kewenangan, sedangkan putusan yang bersifat mengikat hanya dapat diperoleh melalui proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial.

RDP tersebut menjadi salah satu sikap paling tegas yang disampaikan Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar sejak dugaan persoalan ketenagakerjaan di PT SHK bergulir. Namun demikian, rekomendasi yang disampaikan DPRD masih berupa usulan kepada instansi yang berwenang. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, Pengadilan Hubungan Industrial, maupun instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(red)

Berita Terkait

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026
PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Polda Sumut Kerahkan 1.527 Personel dan Awasi 10 Pelanggaran

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bobby Nasution Paparkan Program Pemerataan Pembangunan kepada Mahasiswa, Rp450 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur Desa

Selasa, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 20:41 WIB

TKD Simalungun 2027 Berkurang Rp 88,45 Miliar, Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar APBD

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 13:05 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Sumut dan Kodaeral I Tabur Bunga di Perairan Belawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:01 WIB

Bobby Nasution Kendalikan Inflasi Sumut, Turun dari 4,79% Jadi 2,71%

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:38 WIB