ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menghubungkan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera agar dapat menjadi kekuatan kawasan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Usulan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi bagian dari rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Bobby menilai Sumatera telah memiliki modal ekonomi yang besar dari sisi produksi, pasar, sumber daya alam, dan jumlah penduduk. Tantangannya, kata dia, bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan menghubungkan potensi yang sudah ada agar saling memperkuat.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” ujar Bobby.
Skema pertama yang ditawarkan Bobby adalah mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan dari wilayah produksi menuju pengembangan industri.
Ia mencontohkan kelapa sawit di Sumut. Menurut Bobby, komoditas tersebut saat ini telah menghasilkan sekitar 120 produk turunan, tetapi peluang hilirisasi masih terbuka luas jika pengembangan industri dilakukan secara terintegrasi di berbagai wilayah Sumatera.
Dengan pendekatan tersebut, daerah penghasil komoditas tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat terhubung dengan pusat pengolahan dan industri bernilai tambah di provinsi lain.
Skema kedua berkaitan dengan pengembangan kawasan yang terintegrasi antardaerah, terutama dalam sektor logistik.
Bobby menyebut biaya logistik memiliki pengaruh sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera. Karena itu, ia mendorong peningkatan konektivitas antara sentra produksi dan jalur distribusi.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan karakteristik komoditas yang saling berkaitan, termasuk Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat.
Konektivitas tersebut diharapkan dapat memperlancar konsolidasi hasil produksi sebelum dipasarkan melalui jalur perdagangan internasional. Bobby juga menyinggung peluang pemanfaatan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk memperluas akses pasar, termasuk ke Tiongkok dan India.
Skema ketiga diarahkan pada pembiayaan proyek kawasan dan percepatan realisasi kerja sama.
Bobby menilai sejumlah gagasan pembangunan antardaerah selama ini berpotensi berhenti pada tahap pembicaraan apabila tidak disertai mekanisme pembiayaan dan pelaksanaan yang jelas.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek kawasan.
Konsep tersebut, menurut Bobby, dapat dikembangkan dengan pendekatan yang serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional, meski bentuk kelembagaan dan mekanismenya tetap membutuhkan kajian lebih lanjut.
Selain BUMD gabungan, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembiayaan bersama untuk proyek yang memiliki manfaat lintasprovinsi.
Skema keempat menyasar stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis. Bobby mengaitkannya dengan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Ia mencontohkan pembangunan gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
Bobby juga mendorong daerah-daerah terluar memiliki cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi gangguan distribusi.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk tiga bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Bobby memaparkan sejumlah data sebagai dasar perlunya penguatan kerja sama ekonomi antardaerah.
Menurut data yang disampaikannya, pada triwulan I 2026 Pulau Sumatera berkontribusi 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, nilainya disebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang sekitar 21,9 persen dari total penduduk Indonesia.
Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional. Karet disebut mencapai sekitar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.
Komoditas kelapa dan tebu juga disebut berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap produksi nasional. Adapun kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing disebut memiliki kontribusi lebih dari 20 persen.
Meski memiliki basis produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi ekonomi Sumatera masih dapat ditingkatkan. Menurutnya, struktur ekonomi kawasan masih banyak bertumpu pada produksi, sedangkan pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi masih memiliki ruang yang besar.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan mendukung gagasan kerja sama antardaerah yang disampaikan Bobby.
Ia berharap forum gubernur se-Sumatera tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan, tetapi dapat berlanjut menjadi kerja sama yang memperkuat posisi Sumatera sebagai satu kawasan ekonomi.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” ujar Al Haris.
Menurut Al Haris, kolaborasi antardaerah diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ekonomi masing-masing provinsi.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara A. Timur Tumanggor.
Empat skema yang ditawarkan Bobby selanjutnya membutuhkan pembahasan teknis, terutama mengenai kelembagaan, pembiayaan, kewenangan antardaerah, prioritas proyek, dan target waktu. Titik krusialnya bukan hanya menyatukan potensi 10 provinsi, tetapi memastikan gagasan tersebut memiliki mekanisme pelaksanaan yang terukur.(AP/red)
