Penutupan Jalan Saat HUT ke-155 Siantar Dikritik, BAKUMKU Minta Kajian Dampak Dipublikasikan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 22 April 2026 - 13:43 WIB

40332 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. (Foto: DPN BAKUMKU)

Ilustrasi. (Foto: DPN BAKUMKU)

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Penutupan dan rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Merdeka dan Jalan Sutomo selama sekitar empat jam menjadi sorotan, Jumat, 24 April 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan hari jadi ke-155 Kota Pematangsiantar.

Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Pemerintah Kota Pematangsiantar Nomor 022/500.13/320/IV/2026 yang diterbitkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah, Junaedi Antonius Sitanggang, tertanggal 15 April 2026.

Ruas Jalan Merdeka – Sutomo dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan lalu lintas harian warga. Sejumlah pelaku usaha, pengemudi angkutan umum, hingga pekerja harian menggantungkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional BAKUMKU, Dapot Hasiholan Purba, menilai kegiatan seremonial pemerintah layak diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan pertimbangan dampak sosial dan ekonomi.

Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah menyusun kajian sebelum kebijakan diterapkan. “Publik perlu mengetahui apakah sudah ada analisis dampak ekonomi, khususnya terhadap pelaku UMKM, pedagang harian, dan pekerja yang terdampak langsung,” ujarnya.

BAKUMKU juga meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar membuka sejumlah informasi kepada publik, antara lain kajian dampak sosial dan ekonomi, estimasi potensi kerugian pelaku usaha, skema mitigasi selama penutupan berlangsung, serta jaminan akses bagi kendaraan darurat dan distribusi logistik.

Permintaan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi atas kebijakan publik yang berdampak langsung.

BAKUMKU menegaskan, permintaan klarifikasi ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi, bukan bentuk penolakan terhadap agenda perayaan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait permintaan keterbukaan kajian tersebut.

Kontributor: Martuadin Saragih-Atapkota.

Editor : Tim Redaksi.

Berita Terkait

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja
Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama
PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Sabtu, 21 November 2026 - 07:30 WIB

Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 23:50 WIB

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja

Jumat, 20 November 2026 - 21:45 WIB

Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 17:47 WIB

Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat

Jumat, 20 November 2026 - 17:38 WIB

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 16:36 WIB

Pemko Pematangsiantar Catat 600–700 Kasus TBC per Tahun, Kader PKK Didorong Aktif di Kelurahan

Berita Terbaru