ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan pentingnya transformasi birokrasi yang lebih gesit, adaptif, dan kolaboratif guna menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026 di Gedung Utama II Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Pembekalan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas calon pemimpin nasional sekaligus mendukung arah pembangunan yang sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Gibran menilai birokrasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurutnya, pola kerja pemerintahan yang lamban dan berbelit dapat menghambat percepatan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Instansi pemerintah itu harus lebih gesit,” tegas Gibran.
Ia menekankan bahwa salah satu kunci mewujudkan birokrasi yang lincah adalah memperkuat kolaborasi antarlembaga dan antarsektor. Menurutnya, banyak persoalan di lapangan yang memerlukan penyelesaian lintas sektor sehingga tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu instansi saja.
Karena itu, Gibran meminta para peserta pendidikan kepemimpinan nasional untuk membangun budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.
“Jangan apa-apa dibuat ribet. Lebih bisa sering berkolaborasi antarsektor,” ujarnya.
Menurut Gibran, sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari proses perencanaannya, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat setelah kebijakan tersebut dijalankan.
Karena itu, para calon pemimpin nasional diminta untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Menutup pembekalannya, Gibran menegaskan pentingnya menghilangkan sekat-sekat birokrasi yang selama ini kerap menjadi hambatan koordinasi antarinstansi.
Menurutnya, semangat kolaborasi harus menjadi budaya kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan tepat sasaran.
“Jangan ada lagi ego sektoral,” pungkasnya.
Melalui pembekalan tersebut, Wapres berharap para peserta P3N dan P4N Lemhannas RI dapat menjadi pemimpin yang adaptif, mampu membangun sinergi lintas sektor, serta menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional. (AP/red)
