ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Pematangsiantar menyampaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Harungguan, Rabu sore (6/8/2025). Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn diwakili oleh Wakil Wali Kota Herlina. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ir. Daud Simanjuntak MT didampingi Frengky Boy Saragih ST.
RPJMD Kota Pematangsiantar 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis pembangunan lima tahun ke depan dengan visi: “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.”
Fraksi Golkar: Minta Komitmen Pemerintah Jalankan Program secara Konsisten.
Melalui juru bicaranya Hendra Pardede, Fraksi Golkar menyambut baik penyusunan RPJMD yang dinilai sangat luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan warga kota. Fraksi ini menekankan pentingnya pelaksanaan program yang telah direncanakan secara konsisten, termasuk menempatkan pejabat ASN yang sesuai keahliannya (the right man on the right place), serta mengandalkan nilai-nilai spiritualitas dalam bekerja.
Mereka juga menyoroti aspek infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, sistem pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang harus ditingkatkan.
Fraksi PDI Perjuangan: RPJMD Harus Berdasarkan Fakta dan Analisis Mendalam.
Immanuel Lingga dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen, melainkan kerangka arah pembangunan lima tahun ke depan yang harus realistis dan berbasis data. Fraksi ini mendorong agar percepatan pembangunan ring road dan rehabilitasi Stadion Sang Naualuh menjadi prioritas nyata, bukan sekadar janji politik.
PDI Perjuangan juga mengingatkan agar dokumen RPJMD tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi regulasi, tetapi sebagai jawaban konkret atas kebutuhan masyarakat.
Fraksi NasDem: RPJMD Sebagai Alat Ukur Janji Politik dan Harapan Masyarakat.
Juru bicara Fraksi NasDem, Darson Rajagukguk, menyebut RPJMD sebagai landasan strategis menuju pembangunan inklusif dan progresif. Mereka menekankan bahwa visi pembangunan “Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras” harus diwujudkan dalam pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan merata, ekonomi kreatif rakyat, dan tatanan ruang kota yang harmonis.
Fraksi ini juga menilai RPJMD sebagai indikator utama pencapaian janji politik dan peta jalan menuju kesejahteraan rakyat.
Fraksi Gerindra: Optimalkan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan.
Fraksi Gerindra melalui Patar Luhut Panjaitan mengimbau agar RPJMD disusun selaras dengan RPJPD Kota Pematangsiantar, kebijakan Provinsi Sumut, dan pembangunan nasional. Di sektor pendidikan, mereka menekankan peningkatan kualitas guru sesuai bidang, serta perhatian terhadap kesejahteraannya.
Untuk sektor kesehatan, mereka mendorong optimalisasi RSUD dr Djasamen Saragih, Puskesmas, dan Posyandu agar pelayanan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Di bidang infrastruktur, Gerindra meminta pemerataan pembangunan jalan dan pusat ekonomi di seluruh kecamatan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrat: Dorong Tata Ruang Merata dan Efisiensi Anggaran.
Polma Oliver Sihombing dari Fraksi Demokrat menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Mereka menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang buruk, seperti Jalan Viyata Yudha – Sisingamangaraja, yang memerlukan perbaikan segera dengan memperhatikan sistem drainase agar hasil pembangunan jalan tidak cepat rusak.
Fraksi Demokrat juga menekankan efisiensi penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan program berdasarkan prioritas, aspirasi masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi PAN: Minta Evaluasi Job Fit ASN dan Perhatian pada RTRW.
Melalui Nurlela Sikumbang, Fraksi PAN menyoroti pentingnya penerapan Perda RTRW, penertiban pasar, pengelolaan sampah yang efisien, serta penyelesaian outer ring road. Mereka juga meminta evaluasi terhadap pimpinan OPD agar sesuai dengan kompetensi ASN, bukan berdasarkan kedekatan personal.
Fraksi Nurani Keadilan: Fokus pada Program Berdampak Langsung.
Frans Haloho dari Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan pentingnya menyusun program berdasarkan metode partisipatif melalui Musrenbang. Mereka menegaskan bahwa RPJMD harus menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penyediaan lahan wakaf, bantuan bencana, hingga persiapan peresmian Gerbang Tol Simpang Panei.
Rapat Paripurna ini mencerminkan tingginya perhatian DPRD Kota Pematangsiantar terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan. Harapan besar disematkan kepada Pemko Pematangsiantar agar mampu merealisasikan visi misi RPJMD 2025–2029 menjadi pembangunan nyata yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (*)
