ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – DPRD Kota Pematangsiantar menggelar pertemuan dengan mahasiswa di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (4/9/2025), sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi pada 1 September 2025.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, Wakil Ketua Frenky Boy Saragih, serta anggota dewan Hendra Pardede dan Imanuel Lingga. Mereka menyambut perwakilan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat BEM USI yang dipimpin Andi Akbar selaku koordinator aksi.
Andi Akbar menyampaikan rasa syukur karena aspirasi mahasiswa diterima. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan diteruskan ke DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia.
“Poin utama yang kami tekankan adalah kesejahteraan guru di Kota Pematangsiantar serta pembatalan kenaikan pajak hingga 1000 persen terkait NJOP yang sangat memberatkan masyarakat,” tegas Andi.
Pada kesempatan berbeda, DPRD juga menerima aspirasi dari Solidaritas Mahasiswa, Pelajar, dan Masyarakat yang dipimpin Jhon Efendi Nababan. Mereka menyampaikan tiga tuntutan, yaitu pemerintah harus lebih pro-rakyat, menghentikan pembangunan gedung DPRD, serta mengalihkannya untuk renovasi Pasar Horas, dan mengembalikan fungsi TNI-Polri sebagai pengayom masyarakat.
“Pasar Horas merupakan pusat perputaran ekonomi di Pematangsiantar. Kami berharap pertemuan hari ini menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar janji,” ujar Jhon menegaskan.
Mahasiswa juga meminta DPRD bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar, wali kota, dan instansi terkait menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Senin, 8 September 2025.
Dari rapat tersebut, DPRD resmi menandatangani surat rekomendasi bernomor 003/400.14.1.4/3910/IX-2025 yang memuat aspirasi ribuan massa aksi. Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga menegaskan pihaknya akan meneruskan seluruh tuntutan ke pemerintah pusat, Presiden RI, dan Ketua DPR-RI di Jakarta.
“Kami tidak hanya mendengar, tetapi juga memastikan tuntutan rakyat diteruskan. Ini harus menjadi perhatian serius di Senayan,” tegas Timbul. (Larsen/red)
