Kejati Sumut Tahan 8 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Senilai 43 Miliar di Batubara

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 07:49 WIB

40134 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 8 (delapan) orang tersangka pelaku dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan dan Perbaikan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Di Kabupaten Batubara T.A 2023.

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 8 (delapan) orang tersangka pelaku dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan dan Perbaikan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Di Kabupaten Batubara T.A 2023.

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan 8 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023. Total nilai proyek tersebut mencapai lebih dari Rp43 miliar.

Delapan tersangka yang ditahan pada Jumat (29/8/2025) adalah:

  • M.R.A. (Wakil Direktur CV Citra Perdana Nusantara)
  • R.Z. (Wakil Direktur CV Agung Sriwijaya)
  • A.W. (Wakil Direktur CV Bintang Jaya)
  • R.S.L. (Wakil Direktur CV Bersama)
  • U.P. (Wakil Direktur CV Guana Perkasa)
  • A.F. (Wakil Direktur CV Egnar Gemilang)
  • S.S.L. (Wakil Direktur III CV Naila Santika)
  • T.M.R. (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Batubara)

Menurut Plh. Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, M. Husairi, para tersangka diduga dengan sengaja mengurangi volume dan kualitas pekerjaan dalam proyek pembangunan jalan.

Ironisnya, meski pekerjaan tidak sesuai kontrak, Dinas PUPR Batubara tetap membayar penuh 100%, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara.

“Para tersangka terbukti tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak. Akibatnya, terdapat kekurangan volume, tetapi pembayaran tetap dilakukan secara penuh,” jelas Husairi.

Setiap tersangka memiliki peran berbeda. T.M.R sebagai PPK dinilai lalai mengawasi pekerjaan, sementara para wakil direktur perusahaan diduga mengurangi spesifikasi di sejumlah proyek peningkatan jalan, di antaranya:

  • Ruas Jalan Titi Putih – Pasir Permit
  • Ruas Jalan Pasir Permit – Air Hitam
  • Ruas Jalan SP Deras – Sei Rakyat
  • Ruas Jalan Pasir Putih – Sei Rakyat
  • Ruas Jalan Bulan-Bulan – Gambus Laut
  • Ruas Jalan Tanjung Tiram – Batas Asahan
  • Ruas Jalan Kedai Sianam – Simpang Gambus

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, kedelapan tersangka ditahan di Rutan Tanjung Gusta untuk 20 hari pertama.

Saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses perhitungan ahli. Namun, dari proyek senilai Rp43,74 miliar, indikasi kerugian diyakini cukup besar. (Andre/red)

Berita Terkait

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernis Reserse Polda Sumut 2026, Kapolda Ingatkan Kasat Reskrim soal Amanah Jabatan
Anggaran Sumut 2027 Terancam Turun Rp 1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan
Pemprov Sumut Dorong 33 Kabupaten/Kota Terintegrasi PASADA, Baru 14 Daerah Terhubung
Ladang Ganja Seluas 5 Hektare Terbongkar di Madina, 149.980 Batang Dimusnahkan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru