Pemprov Sumut Perkuat Reformasi dan Program Sosial Melalui Biro Kesra

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 21 Oktober 2025 - 18:14 WIB

40149 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait "Mengoptimalkan Bantuan Pemerintah Sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Daerah" Kegiatan difasilitasi Dinas Kominfo Sumut ini berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Nomor 30 Medan, Selasa (21/10/2025).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmen memperkuat reformasi dan mengoptimalkan bantuan pemerintah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Langkah strategis ini dijalankan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan tata kelola program.

Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Henry Pohan, mewakili Kepala Biro Kesra Setdaprov Sumut, Abu Kosim, dalam konferensi pers bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025).

Henry menjelaskan bahwa Biro Kesra terus memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola. Menurutnya, langkah ini selaras dengan visi misi Gubernur Sumut serta Asta Cita Presiden RI yang menekankan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, salah satu fokus utama program adalah membangun ketahanan sosial dan budaya agar masyarakat hidup harmonis, toleran, dan rukun.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Kesra mengimplementasikan Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran, dan Empati),” ujar Henry.

Ia menambahkan, bentuk intervensi dilakukan melalui dialog antar komunitas yang melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat lintas kelompok. Program ini mendorong pemberdayaan kerukunan umat beragama dan memperkuat harmonisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kegiatan tersebut terlaksana melalui bantuan hibah bagi tokoh dan komunitas setiap tahun.

Selain itu, Biro Kesra juga memperluas jaringan sosial masyarakat melalui pembentukan komunitas kepentingan bersama, pelatihan keterampilan, dan kegiatan gotong royong. Upaya ini memperkuat kemandirian sosial berbasis partisipasi warga.

Tidak hanya itu, Kesra turut menggelar Festival Seni dan Budaya Daerah di 33 kabupaten/kota untuk melestarikan kearifan lokal serta menyalurkan bantuan pembangunan rumah ibadah dengan total anggaran Rp46 miliar pada tahun 2025.

Dengan berbagai langkah reformasi dan optimalisasi program tersebut, Pemprov Sumut berharap dapat menciptakan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan sosial serta memperkuat fondasi budaya di seluruh wilayah Sumatera Utara. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru