Pemko Medan Tertibkan Bangunan Liar di Lahan HPL untuk Pembangunan Program Nasional

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 24 November 2025 - 17:40 WIB

40108 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menurunkan Tim Terpadu untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan aset dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tanjung Selamat Tahun 1990 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Senin, 24 November 2025.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menurunkan Tim Terpadu untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan aset dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tanjung Selamat Tahun 1990 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Senin, 24 November 2025.

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menurunkan Tim Terpadu untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan aset dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tanjung Selamat Tahun 1990 di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, pada Senin, 24 November 2025. Penertiban ini dilakukan karena Pemerintah Pusat akan memanfaatkan lahan tersebut untuk pembangunan Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA serta pembangunan SPPG guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum bergerak, Tim Terpadu yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, BKAD, Dinas SDABMBK, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan mengikuti apel yang dipimpin Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Sofyan.

Pada pukul 08.30, tim berjalan menuju lokasi bersama sejumlah truk dan alat berat excavator. Setibanya di lokasi, tim yang dipimpin Muhammad Sofyan berdialog secara humanis dengan warga agar mereka segera mengosongkan bangunan semi permanen di atas lahan aset Pemko Medan. Sebelumnya pihak kecamatan telah mensosialisasikan rencana penertiban tersebut kepada warga.

Meski sebagian warga tetap menolak, Muhammad Sofyan kemudian memerintahkan personel untuk membantu mengosongkan bangunan dan mengevakuasi barang-barang. Setelah lahan dipastikan kosong, alat berat merubuhkan bangunan, termasuk rumah dan warung, serta memasang patok batas lahan HPL seluas 265.135 meter persegi.

Di sela penertiban, Muhammad Sofyan menjelaskan bahwa sekitar 6,8 hektare lahan akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian PUPR, sementara pembangunan SPPG memerlukan hampir 800 meter persegi. Ia menegaskan bahwa pekerjaan pematangan lahan harus segera selesai karena bangunan fisik ditargetkan rampung sebelum Tahun Ajaran 2026.

Menurutnya, beberapa warga mengaku telah menempati lahan selama sekitar 25 tahun. Namun karena lahan tersebut merupakan aset Pemko Medan, pemerintah harus mengosongkannya. Sofyan menambahkan bahwa warga yang terdampak akan direlokasi ke Rusunawa Kayu Putih, Medan Deli.

Meski sempat mendapat penolakan, penertiban berlangsung lancar. Setelah proses selesai, Satpol PP akan menjaga lokasi agar tidak muncul bangunan baru. Sejumlah pimpinan perangkat daerah turut hadir dalam penertiban tersebut. (Mery/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru