ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Presiden menargetkan penghentian impor solar mulai tahun depan, sebagai langkah konkret penguatan ketahanan energi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Presiden menilai Papua memiliki potensi energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah maupun nasional. Menurut Presiden, pemerintah pusat telah menyiapkan perencanaan agar daerah penghasil energi, termasuk Papua, dapat menikmati langsung manfaat dari sumber daya tersebut.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik, dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Presiden menilai perkembangan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat dimanfaatkan secara luas di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” kata Presiden.
Selain energi terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan bahan bakar nabati. Langkah tersebut merupakan bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan secara simultan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Presiden menilai pengurangan impor tersebut akan menghemat ratusan triliun rupiah yang dapat dialihkan untuk pembiayaan pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten berpotensi punya satu triliun,” ujarnya.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Selanjutnya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Presiden menekankan pentingnya penetapan skala prioritas yang realistis dan terukur sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tetapi kalau kita punya prioritas, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkas Presiden Prabowo.
Editor : AP
