ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa keteladanan merupakan kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Webinar Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (22/12/2025).
Webinar dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 ini mengusung tema “Sikap Antikorupsi sebagai Inovasi Mempersiapkan Kesuksesan Generasi Muda 2045”. Menurut Rico, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh integritas para pemimpin saat ini.
“Jika kita ingin melihat wajah Indonesia 2045, maka lihatlah generasi muda hari ini. Namun, generasi muda tidak akan tumbuh baik tanpa contoh yang baik, dan contoh itu ada pada kita semua,” tegas Rico Waas.
Ia menambahkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan perbuatan yang merusak sistem, menghancurkan kepercayaan publik, dan mengancam masa depan generasi mendatang. Rico juga menyoroti kebiasaan permisif yang sering kali membenarkan penyimpangan kecil dengan alasan lumrah.
“Korupsi sering kali berawal dari rasa tidak cukup dan pembenaran terhadap hal-hal kecil. Masalah utamanya bukan pada penghasilan, melainkan pada hilangnya rasa cukup,” jelasnya.
Rico juga mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam tekanan gaya hidup dan gengsi sosial yang memicu penyalahgunaan wewenang. Ia menekankan bahwa jabatan hanyalah amanah sementara yang akan dimintai pertanggungjawaban moral.
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Inspektur Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, S.E., M.A.P., dan Kepala BRIDA Kota Medan, Benny Iskandar, S.T., M.T., Rico mendorong penguatan sistem pemerintahan berbasis inovasi teknologi. Hal ini bertujuan untuk menutup celah penyimpangan, termasuk hal teknis seperti manipulasi absensi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Namun, pendidikan tersebut harus divalidasi oleh perilaku nyata para aparatur sipil negara (ASN). “Tanpa keteladanan, yang lahir bukan optimisme, melainkan kekecewaan,” imbuhnya.
Melalui webinar ini, Rico berharap tercipta kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan perguruan tinggi untuk melahirkan kebijakan yang memperkuat integritas. “Clean governance tidak cukup di atas kertas, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Webinar ini menghadirkan narasumber Kepala Satgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK RI, Yulianto Sapto Prasetyo, serta Penyuluh Antikorupsi IKA Undip, Muhib Harahap. Peserta terdiri dari jajaran perangkat daerah, camat, serta akademisi di lingkungan Pemko Medan. (Mery)
