ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan bahwa isu penahanan bantuan korban bencana dari luar daerah tidak benar. Pemprov Sumut memastikan siap membantu proses pengiriman bantuan sesegera mungkin, meskipun terjadi kesalahan teknis dalam proses distribusi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, Tuahta Saragih, menjelaskan bahwa Pemprov Sumut menerima bantuan melalui posko darurat bencana untuk selanjutnya didistribusikan ke daerah-daerah terdampak, baik di dalam maupun di luar Sumatera Utara.
Hal tersebut disampaikan Tuahta dalam pertemuan bersama Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, PT Pelni, serta pihak terkait lainnya di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Sumut, Senin, 29 Desember 2025.
Dalam pertemuan itu, Tuahta menjelaskan bahwa bantuan yang masuk ke Sumatera Utara untuk disalurkan ke Provinsi Aceh akan segera didistribusikan oleh BPBD Sumut.
“Untuk proses pengirimannya, Pemprov Sumut siap mengirimkan bantuan ini ke Aceh Tamiang. Termasuk menanggung biaya kontainer atau peti kemas yang sebelumnya dibebankan PT Pelni kepada Relawan Gimbal Alas Jawa Timur,” ujar Tuahta.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat pengiriman bantuan atas nama BPBD Jawa Timur sebanyak 10 kontainer untuk korban bencana di Sumatera Utara. Dalam momentum yang sama, terdapat dua kontainer lain milik Relawan Gimbal Alas Malang, Jawa Timur, yang dikirim melalui PT Pelni.
Namun, saat tiba di Medan, seluruh kontainer tersebut dibawa ke Gedung Serbaguna Pemprov Sumut. Hal itu terjadi karena Pemprov Sumut menerima konfirmasi dari BPBD Jawa Timur bahwa terdapat pengiriman bantuan sebanyak 10 kontainer untuk korban bencana di Sumatera Utara.
“Intinya, kami menerima konfirmasi dari BPBD Jawa Timur bahwa bantuan yang dikirim sebanyak 10 kontainer untuk Sumatera Utara. Kami tidak mengetahui bahwa terdapat dua kontainer milik Relawan Gimbal Alas yang ikut dibongkar di sini. Untuk biaya pengirimannya, Pemprov Sumut siap menanggung,” jelas Tuahta.
Terkait adanya kesalahpahaman informasi tersebut, Tuahta menegaskan bahwa Pemprov Sumut bertanggung jawab membantu proses pengiriman bantuan ke Provinsi Aceh. Ia menegaskan, pihaknya tidak berniat menahan bantuan, melainkan terjadi kesalahan teknis dalam proses pengiriman.
Selain itu, Tuahta menyampaikan bahwa Provinsi Aceh juga menjadi salah satu daerah yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Saat ini, BPBD Sumut masih terus bekerja menerima dan mendistribusikan bantuan dari berbagai daerah, mengingat dampak bencana yang cukup berat dan berkepanjangan.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Mapel Indonesia yang mendampingi Relawan Gimbal Alas berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari partisipasi masyarakat sehingga perlu dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Operasional PT Pelni Wilayah Medan Suharto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Tanjung, para relawan Gimbal Alas, serta pihak terkait lainnya. (AP)
