ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan longsor, Senin (12/1/2026). Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, serta pelaksanaan pemulihan pascabencana secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Pemerintah pusat dan daerah sepakat mempercepat pemulihan layanan dasar, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., memimpin rapat tersebut selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah pejabat strategis turut hadir, antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, B.Sc., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara juga mengikuti rapat sebagai bentuk penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kesiapan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran ini difokuskan pada lima sektor prioritas, yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan alokasi tersebut mampu mempercepat pemulihan layanan publik sekaligus memperkuat ketahanan wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Pemerintah Kabupaten Asahan turut mengikuti rapat koordinasi tersebut. Bupati Asahan, Taufik Zainal Arifin, S.Sos., M.Si., hadir langsung sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Kehadiran Bupati Asahan juga mencerminkan kesiapan pemerintah kabupaten dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, menyediakan serta memperbarui data lapangan, dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pendampingan tersebut mencakup penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat dan daerah. Forum tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah percepatan pemulihan di wilayah yang masih membutuhkan penanganan lanjutan. (AP)
