ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinan negara pada hakikatnya adalah pengabdian, bukan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam forum yang dihadiri hampir seluruh unsur pemerintahan pusat dan daerah tersebut, Presiden menekankan bahwa rakyat Indonesia mendambakan kehidupan yang tenteram, harmonis, serta dipimpin oleh figur yang adil dan jujur. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap praktik kekuasaan yang selama ini kerap dinilai menjauh dari kepentingan publik.
“Mereka berharap, bahkan mendambakan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya,” ujar Prabowo.
Presiden menilai momen Rakornas ini sebagai kesempatan strategis untuk menyatukan visi kepemimpinan nasional. Ia menyebut hampir seluruh unsur pemerintahan dari pusat hingga daerah hadir secara langsung, sehingga tidak ada alasan bagi aparatur negara untuk mengabaikan pesan tersebut.
“Hari ini bagi saya adalah kesempatan yang baik. Saya bisa bertatap muka dengan hampir 99 persen pemerintah Republik Indonesia, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah,” katanya.
Dalam taklimatnya, Prabowo juga menyinggung pandangan sebagian pihak yang kerap menyebut Indonesia sebagai the impossible nation, negara yang dianggap mustahil dikelola secara efektif karena kompleksitas geografis, sosial, dan politiknya. Bagi Prabowo, stigma tersebut justru menuntut kepemimpinan yang waspada, berpengetahuan, dan berpijak pada pemahaman sejarah bangsa.
“Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Penekanan pada pemahaman sejarah ini menjadi relevan di tengah kritik publik terhadap sebagian elite politik dan birokrasi yang dinilai abai terhadap nilai-nilai dasar pembentukan negara. Ketika kebijakan diambil tanpa sensitivitas historis dan sosial, risiko ketimpangan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan semakin besar.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dibangun melalui pengorbanan besar rakyat. Oleh karena itu, setiap pemimpin baik di pusat maupun daerah, wajib menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
“Negara ini yang sekarang ada dalam kendali kita dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itu kita tidak boleh lupa, keberadaan kita adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini mudah diucapkan, tetapi harus dibuktikan,” tegasnya.
Pernyataan Presiden tersebut secara implisit menantang seluruh aparatur negara untuk membuktikan integritasnya, bukan melalui retorika, melainkan lewat kebijakan yang transparan, bebas konflik kepentingan, dan berpihak pada rakyat. Tanpa pembuktian konkret, seruan pengabdian berisiko berhenti sebagai slogan moral di tengah praktik kekuasaan yang masih kerap dipertanyakan publik. (Edo/red)
