Investasi Medan Tembus 14,5 Triliun, Pemko Pastikan Sengketa Tenaga Kerja Dimediasi Profesional

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 12 Februari 2026 - 20:45 WIB

40161 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam jamuan makan siang bertajuk Partnership for Sustainable Development in Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (12/2/2026).

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam jamuan makan siang bertajuk Partnership for Sustainable Development in Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (12/2/2026).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam dua tahun terakhir menunjukkan akselerasi signifikan. Realisasi investasi yang melampaui target menjadi salah satu indikatornya. Namun, di balik geliat tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan pentingnya menjaga stabilitas hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam jamuan makan siang bertajuk Partnership for Sustainable Development in Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (12/2/2026). Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan negara sahabat tersebut, Rico memastikan setiap persoalan hubungan industrial akan dimediasi secara profesional oleh Dinas Ketenagakerjaan.

“Ada trust dari para pengusaha untuk berinvestasi di Medan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk terus menjaga stabilitas antara investasi, perusahaan, dan tenaga kerja,” ujarnya.

Berdasarkan laporan yang dipaparkan, target investasi Kota Medan tahun 2025 sebesar Rp7 triliun terlampaui signifikan. Hingga triwulan IV, realisasi mencapai Rp14,5 triliun—lebih dari dua kali lipat target awal. Capaian itu dinilai mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di ibu kota Sumatera Utara tersebut.

Rico menekankan bahwa investasi yang sehat tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga harus diiringi kepedulian sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemko Medan menyalurkan santunan kepada pekerja dan keluarga yang mengalami risiko kerja.

“Tercatat santunan kematian mencapai sekitar Rp42 juta per kasus. Bahkan dalam beberapa kasus termasuk beasiswa pendidikan bagi anak hingga perguruan tinggi dengan total manfaat mencapai ratusan juta rupiah,” kata Rico.

Ia mengajak perusahaan nasional maupun penanaman modal asing (PMA) untuk terus berinvestasi dan memperkuat kontribusi sosialnya. Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan pekerja menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menyebut forum tersebut bertujuan memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam kesempatan itu juga diberikan piagam penghargaan kepada perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2025.

Kota Medan turut menerima Piagam Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai Juara II kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota, Jefri Iswanto, kepada Wali Kota Medan.

Selain itu, sebanyak 16 perusahaan menerima apresiasi atas partisipasi dalam Program CSR Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2025. Di antaranya Bank Sumut, Wilmar Nabati Indonesia, Industri Karet Deli, sejumlah rumah sakit swasta di Medan, serta perusahaan manufaktur dan perdagangan lainnya.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan pelaku usaha, di tengah tantangan menjaga keseimbangan antara ekspansi investasi dan perlindungan hak-hak pekerja. (Mery/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru