ATAPKOTA.COM, SUMUT – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pembangunan Kepulauan Nias kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kepulauan Nias yang digelar di Kantor Bupati Nias Selatan, Teluk Dalam, Kamis, 12 Februari 2026. Dalam forum itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan keinginan menjadikan Nias tidak sekadar keluar dari status daerah tertinggal, tetapi tumbuh sebagai kawasan unggulan.
Pemprov Sumut menyusun kebijakan tematik pembangunan bertajuk “Nias Maju 2029”. Dalam rancangan tersebut, Kota Gunungsitoli diposisikan sebagai hub ekonomi dan logistik, Kabupaten Nias Selatan sebagai destinasi wisata dan budaya, sementara wilayah lainnya diarahkan menjadi zona produksi.
“Kami ingin benar-benar menjadi bagian dari kemajuan Nias, bukan hanya afirmasi daerah tertinggal, tetapi menjadi daerah yang unggul,” ujar Bobby dalam forum tersebut.
Untuk mendukung rencana itu, Pemprov Sumut menyiapkan anggaran sekitar Rp305 miliar pada tahun ini. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2025, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp250 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan ketahanan lokal.
Namun, efektivitas alokasi anggaran tersebut akan sangat ditentukan oleh sinergi lintas pemerintah daerah dan kejelasan prioritas program. Bobby menekankan pentingnya dukungan timbal balik antardaerah di Kepulauan Nias agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya minta kita sepakat menjadi satu kesatuan dan saling mendukung,” ujarnya.
Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia, menyatakan optimisme bahwa dalam lima tahun ke depan Kepulauan Nias dapat keluar dari status daerah afirmasi khusus. Ia menilai komitmen pemerintah provinsi perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas.
Rakor tersebut turut dihadiri Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Nias Ya’atulo Gulo, para sekretaris daerah se-Kepulauan Nias, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada konsistensi implementasi, pengawasan, serta pengukuran capaian pembangunan agar target “Nias Maju 2029” tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan semata. (AP/red)
