ATAPKOTA.COM, MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke PT Bank Sumut, Rabu (1/4/2026). Kunjungan tersebut membahas penyelenggaraan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peran bank daerah dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra bersama anggota Komisi II lainnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas berharap kunjungan kerja tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja Bank Sumut ke depan.
“Rapat ini diharapkan membawa dampak baik terhadap kinerja Bank Sumut ke depannya,” ujar Rico Waas.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa BUMD merupakan aset strategis daerah yang perlu ditata secara menyeluruh melalui regulasi baru.
“Reformasi tersebut mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal, serta pemberian fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas,” jelas Bima Arya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan daerah, Bank Sumut harus mampu menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik yang profesional.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah ketimpangan penyaluran kredit.
DPR RI menekankan agar Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan kredit kepada pengusaha besar, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
“Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir kalangan. Penyaluran kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara,” tegas Bahtra.
Selain itu, DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham Bank Sumut agar bijak dalam mengelola dividen yang diperoleh.
Diharapkan keuntungan dari Bank Sumut dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara.(Mery/red)
