Dugaan Penipuan Libatkan ASN BKD Bengkulu Tengah, Korban Tempuh Jalur Pidana dan Administratif

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 25 Mei 2026 - 19:36 WIB

40214 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kuasa Hukum Korban, Saat membuat aduan ke Inspektorat Bengkulu Tengah.

Kuasa Hukum Korban, Saat membuat aduan ke Inspektorat Bengkulu Tengah.

ATAPKOTA.COM, BENGKULU TENGAH — Dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah mulai memasuki proses hukum.

Korban bersama kuasa hukumnya, Arif Hidayatullah, melaporkan perkara tersebut ke Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah pada Senin, 25 Mei 2026.

Pelaporan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang diduga dilakukan terlapor.

Selain menempuh jalur administratif, korban sebelumnya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polresta Bengkulu.

Dalam laporan yang diajukan, korban menyerahkan sejumlah dokumen dan alat bukti yang diklaim berkaitan dengan perkara yang sedang diproses.

Kuasa hukum korban, Arif Hidayatullah, mengatakan pelaporan ke Inspektorat dilakukan agar persoalan tersebut tidak hanya ditangani melalui proses pidana, tetapi juga diperiksa melalui mekanisme internal aparatur sipil negara.

“Kami berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan sehingga ada kepastian hukum serta penegakan disiplin terhadap aparatur negara,” ujar Arif.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mencari kepastian hukum bagi korban sekaligus mendorong penegakan aturan disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat ini, proses hukum di Polresta Bengkulu disebut masih berada pada tahap penyelidikan.

Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan segera melakukan pemeriksaan internal terhadap ASN yang dilaporkan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terlapor maupun instansi terkait mengenai laporan tersebut.

Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara.

Masyarakat berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kontributor : alpermyzon   |  Editor : Wandi.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru