ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Penguatan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan coaching clinic bagi PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Sumut yang berlangsung di Aula Transparansi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Jalan H.M. Said Nomor 27, Medan, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut memperbaiki pengelolaan informasi publik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Kominfo Sumut mendorong setiap PPID Pelaksana meningkatkan kelengkapan, pengelolaan, dan penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Kominfo Sumut yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Porman Mahulae mengatakan pembinaan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemprov Sumut.
“Kegiatan ini merupakan tahapan awal bagi kita untuk lebih menyeriusi implementasi keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara. Kita berkomitmen membawa Sumatera Utara kembali menjadi provinsi yang informatif,” ujar Porman.
Porman mengatakan hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemprov Sumut. Sejumlah aspek pengelolaan informasi di tingkat OPD masih perlu diperkuat.
Beberapa di antaranya meliputi pemenuhan informasi pada situs web resmi OPD mengenai penyelenggaraan pemerintahan, penetapan petugas PPID, serta penyediaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Menurut Porman, pembenahan tersebut penting karena keberadaan PPID bukan hanya berkaitan dengan penyediaan dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi publik melalui mekanisme pelayanan yang jelas.
Sebagai bagian dari penguatan layanan, Dinas Kominfo Sumut juga mengembangkan portal PPID terintegrasi yang menjadi pusat layanan informasi publik bagi perangkat daerah.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala maupun tersedia setiap saat sesuai ketentuan. Portal layanan PPID Pemprov Sumut dapat diakses melalui ppid.sumutprov.go.id.
“Kita ingin seluruh OPD bersama-sama mengisi portal PPID sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dapat terpenuhi sekaligus mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik,” kata Porman.
Narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri), Hasta Tama Tasman, memberikan sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 dalam kegiatan tersebut.
Regulasi tersebut mengatur pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Berdasarkan basis data peraturan pemerintah, Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 ditetapkan dan mulai berlaku pada Februari 2026 serta mencabut Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
Hasta menjelaskan regulasi baru tersebut disusun untuk menyesuaikan pengelolaan layanan informasi publik dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan.
“Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur pelayanan informasi publik secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga evaluasi. Regulasi ini juga mempertegas peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” jelasnya.
Bagi Pemprov Sumut, penerapan regulasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat fungsi PPID di masing-masing perangkat daerah. Ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi bagian penting dalam membangun keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan portal PPID. Konsistensi setiap OPD dalam memperbarui informasi, memenuhi kewajiban keterbukaan, serta memberikan pelayanan informasi sesuai prosedur menjadi faktor penting yang menentukan kualitas layanan kepada masyarakat.(AP/red)
