ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat perbaikan infrastruktur sumber daya air (SDA) yang rusak akibat bencana alam di sejumlah daerah. Pemerintah menargetkan penanganan tersebut dapat mengurangi risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut, Gibson Panjaitan, mengatakan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera untuk menangani sejumlah infrastruktur SDA yang terdampak bencana.
Gibson menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di lobi Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/8/2026).
“Kita berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana di beberapa lokasi di Sumut,” ujar Gibson.
Salah satu lokasi yang mendapat penanganan berada di Sungai Aek Sigala-gala, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Menurut Gibson, penanganan dilakukan dari bagian hulu hingga hilir. Pada bagian hulu, BBWS Sumatera membangun Sabo Dam untuk menahan material sedimen yang terbawa aliran sungai serta mengurangi risiko banjir susulan.
Sementara di bagian hilir, Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing pada sejumlah titik yang terdampak banjir.
“Untuk kawasan hilir Dinas SDA Sumut melakukan penguatan tebing di beberapa titik banjir. Progresnya sudah teken kontrak dan alat berat juga sudah di lapangan. Minggu ini sudah beroperasi agar perbaikan infrastruktur banjir yang rusak bisa cepat selesai,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan sebagian pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan. Namun, pemerintah belum merinci persentase progres fisik masing-masing pekerjaan maupun target penyelesaian untuk setiap lokasi.
Gibson mengatakan Dinas SDA Sumut melaksanakan 16 kegiatan pascabencana sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, sembilan kegiatan telah menandatangani kontrak, sedangkan tujuh kegiatan lainnya masih menjalani proses tender.
Kegiatan tersebut tersebar di sejumlah daerah yang terdampak bencana, yakni Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Batu Bara, dan Mandailing Natal.
Adapun sejumlah pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pekerjaan tersebut meliputi:
- perkuatan tebing Sungai Aek Panjaitan senilai Rp25 miliar;
- rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Badiri Lopian senilai Rp1,5 miliar;
- rehabilitasi saluran Daerah Irigasi Mombang Boru senilai Rp18 miliar;
- perkuatan tebing Sungai Aek Badiri senilai Rp30 miliar;
- rehabilitasi tanggul Sungai Aek Sibundong senilai Rp30 miliar;
- perbaikan tanggul Sungai Aek Pintu Bosi senilai Rp23 miliar;
- rehabilitasi tanggul Sungai Aek Siaili Tukka senilai Rp20 miliar; dan
- perkuatan tebing Sungai Aek Sibuluan senilai Rp50 miliar.
Jika seluruh nilai pekerjaan yang disebutkan tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp197,5 miliar. Namun, angka tersebut merupakan penjumlahan dari nilai paket yang disebutkan dalam keterangan Gibson dan bukan otomatis berarti total seluruh anggaran kegiatan pascabencana Dinas SDA Sumut.
Selain memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana, Dinas SDA Sumut juga menyiapkan penambahan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Gibson mengatakan kondisi lahan irigasi permukaan dan rawa di Sumut masih menyisakan potensi yang dapat dikembangkan. Berdasarkan data yang disampaikannya, lahan yang saat ini berada dalam kondisi produktif mencapai sekitar 36.000 hektare dari total potensi sekitar 113.000 hektare.
“Tahun ini kami akan menangani 20 daerah irigasi untuk menambah lahan pertanian produktif di Sumut seluas 5.050 hektare. Pengerjaan ini kita harapkan dapat selesai hingga Desember 2026, sehingga tahun depan lahan pertanian produktif bisa bertambah dari 36 ribu hektare menjadi 41 ribu hektare,” jelas Gibson.
Target tersebut berarti pemerintah menargetkan tambahan sekitar 5.050 hektare lahan pertanian produktif melalui penanganan 20 daerah irigasi.
Namun, keberhasilan target tersebut nantinya tidak hanya bergantung pada selesainya pekerjaan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan jaringan irigasi dapat berfungsi optimal, memiliki pasokan air yang memadai, serta benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Percepatan pekerjaan infrastruktur SDA menjadi penting di tengah kebutuhan pemulihan daerah terdampak bencana. Selain memperbaiki kerusakan, pemerintah perlu memastikan pembangunan kembali infrastruktur mampu mengurangi risiko kerusakan berulang ketika terjadi banjir maupun bencana hidrometeorologi berikutnya.
Dengan 16 kegiatan pascabencana yang sebagian telah memasuki tahap kontrak dan sebagian lainnya masih dalam proses tender, perhatian publik berikutnya berada pada kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, transparansi penggunaan anggaran, serta manfaat infrastruktur bagi masyarakat di daerah terdampak.(AP/red)
