ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan bahwa dana bantuan Bank Dunia senilai Rp1,5 triliun tetap digunakan untuk program pengendalian banjir. Klarifikasi ini disampaikan untuk menjawab tudingan yang menyebut Pemko Medan tidak memanfaatkan bantuan tersebut. Dana itu, yang menjadi bagian dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Ferri Ichsan, menyatakan bahwa Pemko Medan menjalankan tugas pengadaan tanah sesuai porsi yang disepakati pemerintah pusat dan Bank Dunia. “Seluruh alokasi dana disalurkan ke BBWS Sumatera II. Pemko Medan fokus pada pembebasan lahan,” ujarnya.
Sejak 2022, terdapat enam paket pekerjaan pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan kolam retensi. Namun, setelah kajian teknis dilakukan, normalisasi Sungai Deli dan Sungai Babura serta kolam retensi Universitas Sumatera Utara (USU) dikeluarkan dari daftar proyek Bank Dunia. Biaya pembebasan lahan yang sangat tinggi, masing-masing sekitar Rp1,3 triliun, menjadi penyebab utama perubahan tersebut.
Karena itu, program NUFReP kini difokuskan pada tiga proyek prioritas: normalisasi Sungai Badera, normalisasi Sungai Selayang, dan pengendalian banjir di Kawasan Industri Medan (KIM). Ferri menyampaikan bahwa pembebasan lahan untuk kolam retensi Selayang hampir selesai, sementara proses ganti rugi untuk KIM dilakukan langsung oleh PT Kawasan Industri Medan.
Menanggapi kritik DPRD Medan yang menuding Pemko Medan tidak menggunakan dana Bank Dunia, Ferri menolak anggapan tersebut. “Prosesnya sudah berjalan. Tidak benar bila disebut kita tidak memanfaatkan dana itu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan lebih dipengaruhi persoalan teknis, terutama pembebasan lahan yang membutuhkan proses panjang. Pemko Medan menargetkan lelang dapat dimulai Januari 2026, sebelum konstruksi dimulai Maret 2026 oleh Kementerian PUPR.
Pemko Medan memastikan koordinasi terus dilakukan agar dana Bank Dunia memberikan manfaat maksimal bagi warga. “Kami tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan banjir secara bertahap dan menyeluruh,” tutup Ferri. (AK1)
